Abri, Sipil, Siapa Dan Kemana ?

SOAL pergantian gubernur di beberapa propinsi menjadi ramai lagi pekan lalu. Khususnya bagi daerah-darah yang gubernurnya sekarang berstatus pejabat. Seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Kecuali Lampung, gubernur-gubernur yang lain itu sudah menduduki masa jabatan untuk kedua kalinya. Sutiyoso, Gubernur Lampung, karena alasan kesehatan, pertengahan bulan ini akan menyerahkan jabatannya kepada salah seorang dari calon-calon penggantinya. Yaitu antara lain Mayjen Yasir Hadibrata, Brigjen Mistar dan Kol. Hasan Basri. Prinsip bahwa gubernur-gubernur itu kelak hendaklah putera daerah bersangkutan, tampaknya masih merupakan persyaratan yang tetap dipegang oleh DPRD-DPRD. Setidak-tidaknya si gubernur itu kelak adalah orang yang banyak mengenal wilayahnya. Tapi sementara itu ketentuan bahwa daerah A misalnya harus diduduki gubernur dari ABRI atau daerah B boleh bergubernur sipil, belum jelas benar. Dari kalangan Hankam hanya ditetapkan bahwa jika suatu propinsi dinilai strategis bagi keamanan pada umumnya, maka gubernurnya hendaklah seorang ABRI. Jika tidak, boleh sipil. Pihak Hankam maupun Departemen Dalam Negeri sendiri sampai saat ini tak pernah secara resmi mengumumkan mana daerah strategis atau non strategis yang dimaksud. Parwis Nasution Namun demikian dalam mempersiapkan calon-calon gubernur, daerah-daerah rupanya sudah mempunyai dugaan sendiri-sendiri apakah si calon harus ABRI atau sipil. Sumatera Utara misalnya, tak ragu lagi bahwa sebagaimana halnya Brigjen Marah Halim (Pejabat Gubernur sekarang), penggantinya juga hendaklah dari ABRI. Barangkali karena daerah ini dikenal panas. Sejak beberapa waktu lalu terdengar misalnya nama calon-calon Gubernur Sumatera Utara semua dari ABRI. Seperti Kolonel H. Ahmad Parwis Nasution SH, Laksamana Madya drs. H.M. Ralie Siregar, Brigjen purn) Lahi Raja Munthe dan pekan lalu disebut-sebut pula Mayjen EWP Tambunan. Kolonel Parwis Nasution (53) sekarang adalah Direktur Utama PT Pelayaran Arafat sejak 1976. Ia sebelumnya banyak dikenal sebagai anak Kostrad dan banyak dekat dengan Pak Harto, terutama selama Operasi Mandala. Menurut Koresponden TEMPO di Medan, Parwis banyak mendapat dukungan dari organisasi-organisasi profesi di Sumatera Utara, seperti seniman, cendekiawan, wartawan, Angkatan 66 dan Perintis Kemerdekaan. "Karena ada dukungan yang spontan itu, maka saya mau dicalonkan" kata Parwis. Calon Gubernur Sumatera Utara yang lain, Lahi Raja Munthe, mengaku telah mengirimkan konsep-konsep bagi pembangunan daerah itu kepada Pemerintah Pusat. Di samping menyebutkan kesanggupannya menyatukan semua golongan agama di propinsi itu, ia juga tak setuju pelarangan terhadap pukat harimau (trawl) seperti dilakukan Marah Halim melalui SK 848/1978. "Saya juga mendapat dukungan dari aliran kepercayaan Permalim" kata Munthe. Sementara itu EWP Tambunan, sekarang adalah Gubernur Akabri Darat. Tak lama setelah ia selesai menjabat Pangdam XIII/Merdeka, beberapa waktu lalu ia disebut-sebut juga sebagai calon pengganti Gubernur Worang di Sulawesi Utara. Tapi kepada wartawan yang menanyai soal pencalonannya sebagai Gubernur Sumatera Utara minggu lalu Tambunan tak banyak komentar. "Saya tak tahu soal itu, saya tak mau membicarakannya," ucapnya. Dubes & Dirjen Dari daerah-daerah lain, deretan calon juga banyak disebut. Sumatera Selatan misalnya, H. Noer Amin, seorang tokoh Kadin di Jakarta, masih dibicarakan sebagai calon terkuat. Menyusul namanama H.M. Umar (Sekwilda sekarang), lalu Brigjen Sainan Sagiman dan Brigjen (purn.) Amir Yudowinarno. Walauun Gubernur Sumatera Selatan yang sekarang (Brigjen H. Asnawi Mangku Alam) seorang ABRI, tapi daerah ini sudah diangap stabil sehingga memungkinkan jabatan gubernurnya dipegang oleh sipil. Untuk Sulawesi Utara nama-nama calon pengganti H.V. Worang yang kerap dibicarakan mulai berkurang. Akhir-akhir ini hanya disebut Brigjen Willy Lasut, setelah Mayjen Kanter SH dikatakan menolak jabatan itu karena lebih tertarik pada karier militernya. Sementara calon pengganti Ahmad Lamo di Sulawesi Selatan banyak terdengar 3 nama. Yaitu Mayjen A. Azis, Mayjen Hertasning dan Kolonel Andi Odang. Sementara nama-nama calon itu akan menyibukkan DPRD masing-masing selama 1 sampai 2 bulan ini untuk menggodoknya, tak kalah ramainya juga dibicarakan: akan ke mana para bekas gubernur yang sudah habis masa jabatan itu? Sumber-sumber TEMPO di Jakarta menyebut, pada umumnya bekas-bekas gubernur yang dianggap sukses akan diberi jabatan sebagai duta besar atau dirjen di beberapa departemen. Yang terakhir ini dihubungkan dengan wajah-wajah baru menteri-menteri dalam Kabinet Pembangunan III sekarang yang juga kabarnya perlu memperbaharui pembantu-pembantu dekatnya.