Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyatakan sudah saatnya Pertamina diberi tanggung jawab sebagai perusahaan negara. "Keputusan Mahakam ini akan menjadi pola penyelesaian blok-blok yang akan habis kontrak," kata Sudirman di rumah dinasnya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu pekan lalu.
Bagaimana konsep Kementerian Energi untuk Blok Mahakam?
Perpanjangan blok memang belum ada protokolnya. Dalam kontrak dulu, pengembalian lapangan tidak dipikirkan mendetail. Keputusan Mahakam ini akan menjadi pola penyelesaian blok-blok yang akan habis kontrak. Sekarang kami meluruskan dan mengembalikannya ke jalur yang benar. Wilayah kerja milik negara harus kembali ke negara. Akal sehat kami, ya, langsung ke Pertamina.
Bagaimana pembagian porsi saham Mahakam oleh Pertamina dengan mitranya?
Sebaiknya, soal keputusan bisnis, pemerintah tidak ikut campur. Sesudah pengelolaannya diserahkan ke Pertamina, terserah mereka mau membagi saham kepada siapa pun. Tapi yang logis adalah Pertamina menggandeng operator yang sekarang.
Apakah konsep Kementerian Energi ini berbeda dengan yang disampaikan Kantor Staf Kepresidenan?
Tidak ada perbedaan pandangan antara yang dipresentasikan oleh staf Pak Luhut dan yang saya sampaikan. Satu arahlah. Kalau soal detail, itu karena saya menghargai Presiden saja.
Apakah pemerintah punya patokan berapa persen saham yang bisa dilepas Pertamina?
Ini sedang dicoba diatur. Tapi, secara normatif, yang minoritas harus dikasih level supaya tetap tertarik.
Dalam notulen rapat, Total mematok angka minimal 30 persen dari Mahakam?
Wajar saja dia punya aspirasi begitu. Nah, tinggal memilih, apakah mau zero persen atau jumlah yang disepakati dengan Pertamina.
Bagaimana dengan permintaan pemerintah daerah?
Saya jelaskan ke mereka bahwa secara aturan tak ada keharusan memberi ke daerah. Tapi prinsipnya tetap harus ada bagian daerah. Pesan kami, pemerintah daerah dan rakyat mendapat keuntungan maksimal, tanpa ditumpangi perusahaan swasta.
Ada nama-nama beredar yang ingin digandeng pemerintah daerah, misalnya Yudistira Bumi Energi dan Samudra Energy?
Saya tidak tahu. Saya tidak pernah ketemu siapa-siapa. Tidak dengar siapa-siapa. Isu-isu berseliweran. Dan saya tidak tahu siapa di belakangnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo