Siapa Pun Boleh Masuk Mahakam

KONTRAK pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur oleh Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation akan berakhir pada Desember 2017. Selanjutnya, pengelolaan lapangan gas terbesar di Tanah Air ini diserahkan sepenuhnya kepada PT Pertamina (Persero). Sejumlah pihak pun mulai merangsek dari berbagai penjuru untuk berebut rezeki jumbo yang hendak ditinggalkan itu bersama pengelola baru.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, siapa pun boleh masuk ke Mahakam. "Tapi harus bicara bisnis ke bisnis dengan Pertamina," katanya kepada Tempo, Kamis pekan lalu.

Bagaimana posisi pemerintah dalam perpanjangan kontrak Blok Mahakam?

Pemerintah sudah berkomitmen menyerahkan 100 persen pengelolaan Mahakam kepada Pertamina. Kami memberikan masa transisi selama dua tahun agar Pertamina berbicara dengan Total.

Total ke kantor Anda berkali-kali?

Sekali saja. Dia yang meminta audiensi. Tapi datang sebentar, terus pulang.

Mereka melakukan audiensi di Kantor Wakil Presiden, juga ke Kantor Staf Kepresidenan. Bagaimana koordinasinya?

Ya, semakin banyak komunikasi semakin baiklah.

Banyak yang punya kepentingan di Mahakam. Ada Yudistira Bumi Energi, ada Toba Sejahtera Group, ada Samudra Energy. Bagaimana menurut Anda?

Tidak jadi masalah. Siapa pun boleh. Tapi harus bicara bisnis ke bisnis dengan Pertamina. Mau itu perusahaan daerah, pemerintah daerah, atau swasta.

Nanti swasta menikmati keistimewaan yang diberikan kepada Pertamina?

Tidak, tidak. Daerah boleh masuk, swasta boleh masuk. Asal, catat ini, dia punya kemampuan keuangan dan keahlian. Masak, orang mau berinvestasi tidak boleh?

Samudra Energy disebut-sebut ada keinginan masuk ke Mahakam? Terafiliasi ke Grup Kalla?

Seratus persen saya tidak tahu. Bukan.

Samudra Energy dibangun di atas lahan Grup Kalla di Banten?

Itu beda lagi. Itu proyek yang lain.

Ada rencana Samudra untuk masuk ke Mahakam?

Tidak ada urusan Samudra dengan Blok Mahakam.