Tunggu apa lagi?

TANJUNG Balai berpenduduk 33.040 jiwa, sedang luasnya cuma 1.909 Km2. Berarti dalam 1 km2 menumpuk 16.000 jiwa lebih. Tak berlebihan bila 2 tahun lalu, drs. Syarifuddin Harahap seorang anggota DPR dari Jakarta menyhut Tanjung Balai. "kota terpadat penduduknya di Asia Tenggara". Apalagi dari luas kota tadi, sepertiganya terdiri dari sungai, yakni Sungai Silau dan rawa-rawa. Berarti cuma sekitar 127 ha saja yang bisa didiami manusia. Maka tanah yang kosong pun nyaris tak bisa ditemui. Kecuali pemandangan yang membikin mata pedih: di kampung-kampung pinggiran kota yang jorok tampak rumah berdempet-dempet. Yang bernama WC atau sumur, tak bakal ditemui. Sungai Silau dan anak-anaknyalah tempat penduduk buang hajat dan keperluan-keperluan lainnya. Itulah sebabnya, setiap tahunnya kota ini jadi sasaran wabah penyakit muntah berak. "Kesulitan memperoleh tanah merupakan hambatan dalam melaksanakan pembangunan di sini", keluh walikota Bahrum Damanik kepada Gubernur Marah Halim pada kesempatan peresmian SD Inpres, bulan lalu. Dan kuping Gubernur Marah Halim pun padat dijejali rupa-rupa keluhan Walikota Damanik. Misalnya pembuatan 2 unit SD Inpres, ST dan STM milik pemda Tanjung Balai terpaksa mcngambil tempat di kampung Pulau Sirnardan, kawasan Kabupaten Asahan. Lalu Puskesmas Inpres dan instalasi air minum dibangun di Jalan Malaka dan Beting Semelur, juga kawasan Asahan. Diungsikan, begitu istilah sang walikota. Dan tatkala walikota menghadapi kegawatan perkara pedagang kaki-lima, karena putus asanya, walikota Damanik menyergap Jalan Mesjid di pusat kota sepanjang 200 m. Tentu saja pembangunan 60 kios buat para pedagang kakilima itu, membikin arus lalulintas yang padat bertambah kacau. Dan 20 toko jadi merana karena jalan tersebut jadi mati. Okey Saja Langkah Walikota Bahrum Damanik tentu saja disesalkan para yang terhormat di DPRD Kodya Tanjung Balai. "Pembangunan kios di sana, sama halnya dengan pembuatan 500 tong sampah yang biayanya dibebankan kepada rakyat", ucap Suhaimi Arif BA dari Fraksi Persatuan Pembangunan. "Tanpa pemberitahuan apalagi persetujuan". Suhaimi Arif mengingatkan perkara usaha memperluas kota, yang pernah dilakukan. Yaitu persetujuan antara Pemda Asahan dan Tanjung Balai tentang memasukkan 4 buah kampung seluas 300 ha dengan penduduk 15 ribu ke dalam wilayah Pemda Tanjung Balai. Itu berlangsung tahun 1967. Tapi sampai sekarang tak ada realisasinya. Padahal selain berunding kedua pemerintah daerah sudah pula meninjau kawasan yang akan dihibahkan pada Tanjung Balai itu. Lebih mengherankan lagi, karena Bahrum Damanik sendiri sebelumnya Adalah Sekwilda Asahan. Mestinya perkara perluasan kota itu bukan saja sudah diketahuinya, tapi sekarang tentunya perkara itu sudah gampang dibereskan. Apalagi Bupati Asahan sendiri menyatakan "tergantung Pemda Tanjung Balai". Kami bersama pemda Asahan sih. okey ,aja", ucap Bupati Manan Simatupang kepada Amran Nasution dari TEMPO. Tunggu apalagi, Damanik?