Walikota Pandapatan Dan Sibolga

KOTAMADYA Sibolga di pantai barat Sumatera Utara menampilkan sesuatu yang lain sejak lima tahun terakhir. Dari Walikotamadya Haji Pandapotan Nasution SH yang bertugas genap lima tahun, 19 Juni kemarin, boleh dikemukakan beberapa hasil pekerjaannya. Pandapotan memulai masa jabatannya (1974) dengan mengambil alih tiga masalah pelik yang dihadapi Sibolga. Pertama, kegiatan pelabuhan di sana, sebagai salah satu pintu gerbang ekspor-impor Sumatera Utara khususnya daerah Tapanuli dan Nias, berangsur surut sejak awal 1970-an. Kedua, pemerintah pusat mengancam akan mencabut otonomi sebagai daerah tingkat II. Sebab untuk menutup belanja rutin bagi kota ini tak mampu menyelenggarakannya sendiri. Subsidi dari Pusat dan Pemda Sumatera Utara terpakai tandas tak berbekas. Ketiga, hutang pemerintah daerah kepada berbagai pihak ketika itu lumayan besar Rp 50 juta. Bagi usaha Pandapotan mengeluarkan Sibolga dari jerat kerepotan tadi, "saya harus acung jempol," kata Ketua DPRD Kotamadya Sibolga, Eben Ezer Sigalingging, kepada Bersihar Lubis dari TEMPO. Langkah pertama yang dilakukan Pandapotan di awal masa jabatannya menata kembali organisasi pemerintah daerah dan mengusahakan mekanisasi usaha perikanan. Hasilnya kas daerah berangsur sehat. Pendapatan daerah dapat dikatrol naik sampai 500%. Itu dapat dilihat, misalnya, dari penerimaan murni yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Lima tahun lalu yang masuk cuma Rp 36 juta. Dan pada APBD 1978/79 angka sudah jauh berubah: Rp 152 juta. Hutang pemda pun berangsur-angsur lunas. Riol Belanda Pembangunan cukup lancar dan merubah tampang Kotamadya Sibolga. Ada pembangunan pelabuhan samudera Herek Sibolga, Kantor Cabang Bank Indonesia, sampai membangun Pasar Swadaya untuk menggantikan Pasar Lama. Jaringan listrik diperluas: 8000 dari 9860 rumah tangga sudah kebagian terang. Kebutuhan air penduduk makin dicukupi. Lima tahun lalu perusahaan air minum (PAM) hanya mengelola debit air 10 liter/detik. Kini menjadi 60 liter/detik sehingga cukup untuk mengimbangi kebutuhan sampai akhir Pelita III. Jalan-jalan kota pun bertambah. Panjang jalan di Sibolga saat ini tercatat 49 Km. Dibanding 5 tahun lalu. Berarti ada penambahan sekitar 7,6 Km. Dan itu tak lain karena Pandapotan membikin jalan melingkar kota -- untuk menghindari kemacetan lalulintas di dalam kota. Memang ada sedikit kritik. Ada yang berpendapat pembangunan jalan lingkar itu belum merupakan kebutuhan sekarang. Mengingat letak kota Sibolga hanya 0,50 sampai 2 meter di atas permukaan laut, soal riol atau selokan jauh lebih penting untuk dibenahi. Lebih-lebih jika diingat selokan-selokan yang ada merupakan peninggalan Belanda dan sebagian besar rusak. Tak heran jika hujan turun sedikit saja genangan air segera muncul di banyak bagian kota. Pandapotan tahu benar soal itu. Tapi, katanya, "untuk membenahinya tidak boleh separoh-separoh." Pembiayaannya juga tidak kecil bagi kantong Sibolga. Satu tim pemerintah pusat memperkirakan biaya untuk urusan selokan saja bisa sampai Rp« milyar. "Itu tidak mungkin tertampung dalam APBD kita saat ini," ujar Pandapotan. Jadi berhasilkah Pandapotan sebagai Walikotamadya Sibolga? 52 ribu warga kota boleh menyimpan jawaban sendiri-sendiri. Yang jelas di antara tiga nama calon Walikotamadya Sibolga untuk 5 tahun berikutnya, DPRD tidak mencantumkan nama Pandapotan. Mungkin ada tugas lain yang lebih baik bagi Pandapotan?