Gugatan Pencemaran Udara Jakarta

PENGADILAN Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan 32 warga negara mengenai pencemaran udara di Jakarta pada 16 September 2021. Hakim menilai pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang menjadi tergugat, melakukan perbuatan melawan hukum.

Sanksi bagi Presiden adalah menetapkan baku mutu udara ambien; bagi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelia Gubernur DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dalam inventarisasi emisi lintas batas; bagi Menteri Dalam Negeri menyelia Gubernur DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran; dan bagi Menteri Kesehatan menghitung dampak polusi udara terhadap kesehatan. Presiden dan ketiga menterinya mengajukan permohonan banding.

ARTIKEL TERKAIT:

• Menggugat Pembunuh Senyap
• Udara Kotor Tanggung Jawab Negara
• Harga Mahal Udara Cemar
• Udara Bersih Tercemar Banding