Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) menerima keluhan tidak ada fasilitas JakWifi dari penghuni rumah susun (Rusun) Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Warga rusun berharap Pemprov DKI Jakarta menyediakan fasilitas JakWifi untuk menunjang kegiatan belajar anak-anak.
Kepala Suku Dinas (Kasudin) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Timur Dedi Arif akan mengecek soal aduan ketiadaan JakWifi di rusun yang dikelola Pemprov DKI itu.
"Saya cek ke kepala rusunnya," kata Dedi di Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023, seperti dikutip dari Antara.
Aduan JakWifi itu disampaikan warga Rusun Ujung Menteng melalui aplikasi Jakarta Kini (Jaki). Aduan itu terdaftar dengan nomor JK2301100412. Dalam aduan itu, warga mengeluhkan ketiadaan akses internet di rusun tersebut sehingga kegiatan belajar anak terganggu.
"Sekarang anak sekolah butuh internet untuk mengerjakan tugas," tulis pelapor dalam aduannya yang terdaftar pada Selasa, 10 Januari lalu.
Sebagai pengelola Rusun Ujung Menteng, Pemprov DKI Jakarta diharapkan menyediakan fasilitas JakWifi. "Jika memang dari pemerintah dan penyelenggara tidak mengadakan jaringan internet, mohon operator penyedia layanan difasilitasi untuk bisa bekerja sama dan masuk jaringannya ke unit kami," tulis pelapor.
Berdasarkan riwayat aduan pada aplikasi Jaki, laporan itu sudah diterima pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta.
Warga Rusun Ujung Menteng disarankan berkoordinasi dengan pengelola rusun untuk pemasangan JakWifi. "Sesuai dengan instruksi Sekda nomor 23 tahun 2021 tentang Dukungan Penyelenggaraan Program JakWifi," tulis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dikutip dari Jaki.
Per awal Januari 2023, layanan internet gratis JakWifi mengalami pengurangan titik akses karena pengurangan anggaran. Pemprov DKI Jakarta di bawah Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono awalnya mengajukan anggaran Rp174 miliar, namun hanya disetujui DPRD Rp56 miliar, sehingga titik JakWifi dari 3.500, dikurangi menjadi 1.263 titik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Layanan ini awalnya diperuntukkan mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) semasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan JakWifi, anak sekolah dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat menikmati fasilitas internet gratis.
Namun seiring waktu berjalan, fungsi internet gratis ini disebutkan berubah dari tujuan awalnya. Belakangan, lebih banyak masyarakat yang menggunakannya untuk kebutuhan hiburan, seperti gim atau menonton tayangan film dan lainnya.
Pelaksana tugas (Plt) Diskominfotik DKI Raides Aryanto mengutarakan, titik JakWifi dipangkas karena pemerintah daerah menyesuaikan lokasi pelayanan internet gratis ini dengan alokasi anggaran dalam APBD DKI 2023.
Dalam rapat pembahasan Rancangan APBD DKI 2023 dengan Komisi A DPRD, Diskominfotik mengusulkan anggaran JakWifi senilai Rp 174 miliar. Namun, anggota dewan hanya menyetujui Rp 56 miliar.
Hasil survei dan evaluasi Diskominfotik DKI Jakarta pada Desember 2021 menunjukkan bahwa pemanfaatan JakWifi untuk PJJ mencapai 56 persen. Sementara pengguna internet gratis ini oleh anak yang belajar dari rumah pada Maret 2022 mencapai 60,9 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jumlah tersebut merosot di masa peralihan pandemi Covid-19. Dia mengutarakan, pemanfaatan JakWifi untuk PJJ hanya menyentuh 27,5 persen pada November 2022. "Selebihnya digunakan untuk hiburan, 50,7 persen," ujar dia.
Foto 
