Proyek Baru di IKN Bakal Digarap Otorita, Bukan Kementerian PU

TEMPO.CO, Jakarta - Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Endra S. Atmawidjaja mengatakan proyek pembangunan baru di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan lagi dipegang kementeriannya. Ia mengatakan, pekerjaan baru yang belum dilelang akan dilakukan Otorita IKN.

"(Proyek) yang baru, (infrastruktur) legislatif, yudikatif, dan lain-lain, itu di Otorita IKN," kata Endra saat ditemui di kantornya, Jumat, 20 Desember 2024. 

Endra mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum akan menyelesaikan proyek yang sudah dikerjakan atau proyek yang sudah ada dalam pipeline project ibu kota baru. Misalnya, proyek pembangunan Gedung Polri, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga pembangunan Basilika Nusantara. 

"Kementerian PU akan tetap jalan. Masih ada (proyek) yang sampai 2027," kata Endra. 

Namun, meski proyek baru bakal dikerjakan Otorita IKN, Kementerian PU akan melakukan pengawasan. Misalnya, denagan menugaskan orang untuk mensupervisi kegiatan yang ada di Otorita IKN.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan telah meminta tambahan anggaran Rp8,1 triliun untuk pembangunan IKN pada 2025. Ia mengusulkannya ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Kami sedang mengusulkan (tambahan anggaran) untuk mulai melaksanakan (pembangunan infrastruktur) yudikatif dan legislatif,” kata Basuki saat ditemui wartawan di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.  Sementara ini, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN untuk 2025 ditetapkan senilai Rp 6,3 triliun.

Basuki mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkannya untuk menyiapkan pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif, menjelang pengangkatan dirinya sebagai Kepala Otorita IKN. Adapun, Basuki dilantik menjadi Bos Otorita IKN pada 5 November 2024.

Selain itu, Basuki tengah menyiapkan pembangunan pos-pos pengamanan seiring rencana Prabowo berkantor di IKN mulai 17 Agustus 2028. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2019-2024 itu mengatakan telah  berkoordinasi dengan Kapolda Kalimantan Timur hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk pengamanan objek vital, seperti Istana Garuda dan Istana Negara.

“2025 kami juga akan bikin pos-pos (pengamanan). Ada 12 pos yang akan kami buat,” kata Basuki.  

Pilihan Editor: Basuki Hadimuljono Bantah Pembangunan IKN Bakal Melambat