Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjanjikan program pangan murah tetap berlanjut meski anggaran lembaganya dipangkas 47 persen atau senilai Rp 160 miliar. Tidak hanya program Gerakan Pangan Murah (GPM), Arief juga menjamin pemangkasan anggaran itu tidak menghambat program unggulan Bapanas lain.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Setelah efisiensi ini NFA tetap berkomitmen mengimplementasikan program-program andalan yang berkaitan dengan stabilisasi, kerawanan, kewaspadaan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan," ucap Arief dalam keterangan resmi pada Jumat, 14 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga inflasi pangan yang berkontribusi signifikan terhadap inflasi umum. Arief menyampaikan program GPM akan berlanjut pada tahun 2025. "Baik pelaksanaan oleh pusat maupun daerah melalui dana dekonsentrasi ke 38 provinsi," ucapnya merinci sumber anggaran untuk GPM.
Selain GPM, Arief juga menyebut Bapanas akan menyalurkan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan target 1.000 ton, dan enumerator panel harga pangan yang didukung 1.053 orang se-Indonesia. Ada pula bantuan pangan bencana 26.800 paket, penyaluran beras fortifikasi 1.944 paket, dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas di 38 provinsi.
Arief juga mengusulkan peningkatan jumlah cadangan pangan pemerintah agar masuk ke dalam anggaran Bapanas. Arief beralasan CPP ialah bentuk intervensi pemerintah untuk bantuan pangan kepada yang sangat memerlukan, seperti lansia, dan korban bencana alam termasuk di internasional. "Ini penting sekali, buat kelangsungan pangan kita ke depan," ujarnya.
Sebelumnya Komisi IV DPR RI telah menyetujui perubahan anggaran Bapanas yang tersisa menajdi Rp 169,05 miliar dari pagu semula Rp 329,95 miliar. Pemangkasan hampir separuhnya itu menurut Arief paling berdampak pada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang sebelumnya dialokasikan Rp 212,8 miliar.
Anggaran program itu dipangkas Rp154,59 miliar atau 72,6 persen sehingga menyisakan Rp58,3 miliar. Program Dukungan Manajemen yang awalnya mendapat pagu Rp 117,06 miliar dipangkas Rp 6,31 miliar, sehingga menjadi Rp 110,75 miliar.
Selain itu, berbagai pos anggaran mengalami penyusutan signifikan. Antara lain: pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan percetakan bahan dipangkas Rp 6,41 miliar atau 81,27 persen; Rapat, seminar, dan kegiatan sejenis dipangkas sekitar 48 persen; Kajian, analisis, dan bimbingan teknis (BIMTEK) dipangkas 35 persen; Perjalanan dinas dipangkas Rp86 miliar atau 67,86 persen. Pos yang dihapus total adalah infrastruktur dan penggunaan jasa konsultan,
Arief menambahkan, meskipun anggaran dipangkas drastis, Badan Pangan Nasional akan tetap berupaya menjaga stabilitas pangan nasional. “Kami memahami bahwa efisiensi ini menuntut inovasi dan strategi baru agar tugas-tugas utama tetap berjalan optimal. Kami akan terus mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat,” ujarnya.
Dinda Shabrina berkontribusi pada penulisan artikel ini.
Foto 
