Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Awal Mula 12 Desember sebagai Hari Bhakti Transmigrasi, Ini Peran Sukarno dan Bung Hatta

12 Desember sebagai Hari Bhakti Transmigrasi, bagaimana awal mulanya? Berikut 3 dampak program transmigrasi.

12 Desember 2023 | 16.57 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Suasana sore Pasar Cendana di Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu, Riau, Selasa 12 April 2022. TEMPO/Kakak Indra Purnama

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Transmigrasi adalah sebuah program inisiatif pemerintah yang memindahkan sebagian penduduk di wilayah yang padat ke wilayah yang lebih renggang. Transmigrasi lebih banyak menyasar masyarakat padat penduduk di Jawa. Upaya tersebut dilakukan karena Jawa merupakan salah satu pulau dengan kepadatan penduduk tinggi di dunia. Bahkan, transmigrasi diperingati menjadi hari penting yang dinamai Hari Bhakti Transmigrasi. Bagaimana awal mulanya?

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Awal mula penetapan Hari Bhakti Transmigrasi bermula dari transmigrasi pertama di Indonesia. Transmigrasi pertama tersebut dilaksanakan pada 12 Desember 1950 oleh Pemerintah Indonesia. Dilansir dari kemdikbud.go.id, transmigrasi itu memindahkan penduduk dari Jawa Tengah ke Lubuk Linggau dan Lampung. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Transmigrasi pertama tersebut memberangkatkan 25 Kepala Keluarga (KK) dengan total 98 jiwa. Rinciannya adalah 23 KK ke Lampung dan sisanya ke Lubuklinggau. Dari transmigrasi pertama itu, muncul lah peringatan Hari Bhakti Transmigrasi.

Dikutip dari disnakertrans.ntbprov.go.id, istilah transmigrasi pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno pada 1927 dalam Harian Soeloeh Indonesia. Kemudian dalam Konferensi Ekonomi di Kaliurang, Yogyakarta. Kemudian, pada 3 Februari 1946, Wakil Presiden Bung Hatta menyebutkan pentingnya transmigrasi untuk mendukung pembangunan industrialisasi di luar Jawa.

Transmigrasi kala itu bertujuan untuk memeratakan jumlah penduduk, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan warga transmigrasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan menjaga wilayah NKRI. 

Dasar hukum pelaksanaan transmigrasi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasi (sebelumnya UU Nomor 3 Tahun 1972) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Sebelumnya PP No. 42 Tahun 1973), ditambah beberapa keputusan dan pendukung Presiden.

Dampak Transmigrasi

Dikutip dari dosengeografiku.com, terdapat tiga dampak dari program transmigrasi.

1. Dampak Ekonomi

Transmigrasi bertujuan untuk meningkat pemerataan pendapatan dan taraf hidup masyarakat imigran dengan memanfaatkan lahan yang kosong serta meningkatkan produksi terutama produksi di bidang pertanian. Namun, kadang program ini gagal mencapai tujuan itu. Salah satu ffaktor yang menjadi penyebab kegagalan adalah iklim serta tanah di daerah transmigrasi yang tidak sesubur di tanah asal transmigran seperti di Jawa.

2. Lingkungan

Seringkali program transmigrasi mendapatkan kritikan karena program tersebut dirasa telah meningkatkan penebangan hutan secara liar, khususnya pada hutan hujan sensitif seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di daerah tujuan transmigrasi.

3. Politik

Dampak dari segi politik adalah program transmigrasi tidak berjalan sesuai yang direncanakan. Transmigrasi justru melahirkan perseteruan, contohnya perseteruan antara Suku Dayak dan Suku Melayu dengan para transmigran dari Madura dalam kerusuhan Sambas.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus