Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian PPN/Bappenas berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Dalam pertemuan dengan Perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) dan PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) pada Kamis, 6 Februari 2025, Bappenas mengatakan PLTN bisa mendukung transisi energi dalam jangka panjang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Problemnya nuklir ini sering disangka sesuatu yang gampang. Tapi ekosistemnya belum terbentuk, ini yang harus kami mulai. Ini jadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas untuk merencanakan itu,” kata Wakil Menteri Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin, 10 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat ini, pemanfaatan nuklir masih terbatas pada sektor non-energi, seperti sektor kesehatan, pangan, dan pertanian. Sementara itu, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060. Nuklir dinilai mampu menjadi salah satu sumber energi bersih yang dapat dikembangkan dengan kapasitas masif dalam waktu singkat, sekaligus mendukung kebijakan transisi energi.
Untuk pengembangan pembangkit nuklir, Indonesia masih belum memenuhi tiga aspek, yakni posisi nasional, kesiapan organisasi, serta pemetaan stakeholders. Sebagai langkah awal, Kementerian PPN/Bappenas akan berperan untuk membentuk kelompok kerja yang bertugas untuk merevisi isu kelembagaan, termasuk surat rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami jangan sampai keluar dari batas kami di perencanaan. Karena inilah momennya, tidak bisa diulang. Kalau kami terlewat, kami akan terus terjebak dalam diskusi seperti ini tanpa aksi nyata,” kata Febrian. Rekomendasi langkah strategis selanjutnya adalah membentuk tim percepatan pembangunan PLTN yang kuat dan independen, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, dan pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir.
Meski demikian, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Amich Alhumami mengakui ada tantangan isu sosial politik sekaligus kelembagaan. Padahal, rencana membangun PLTN sudah muncul sejak 20 tahun lalu.
“Kita ini dalam banyak hal masalahnya itu di tingkatan makronya, masih punya isu politik Iptek karena implikasinya ke kelembagaan. Dari sisi kebijakan publik, isu dan ide untuk membangun PLTN sudah ada sejak 20 tahun lalu,” kata dia.
Foto 
