Basuki Hadimuljono Bantah Pembangunan IKN Bakal Melambat

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono membantah pembangunan IKN bakal melambat. Ia berbeda suara dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

“Nggak ada (perlambatan di Otorita IKN)” kata Basuki saat ditemui wartawan di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024. “Nggak tahu, ya, kalau beliau di PU.”

Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu mengatakan Otorita IKN sedang menyiapkan pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Pekerjaan ini menjadi perintah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjelang penunjukan Basuki sebagai Kepala Otorita IKN.

Basuki juga mengatakan sedang mengajukan tambahan anggaran Rp 8,1 triliun untuk pembangunan IKN pada 2025. Sebelumnya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OIKN untuk 2025 ditetapkan senilai Rp 6,3 triliun.

“Karena perintah Pak Presiden untuk mulai melaksanakan (pembangunan kantor) yudikatif, legislatif, dan perhuniannya, kami sedang mengajukan tambahan (anggaran) ke Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Menteri Keuangan,” tutur Basuki.

Ihwal potensi perlambatan, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan IKN tidak 100 persen on track atau sesuai jadwal yang direncanakan sebelumnya. Pasalnya, pemerintah saat ini memiliki prioritas lain, salah satunya swasembada pangan. Kementerian PU pun akan berfokus pada penyediaan air untuk lahan persawahan.

“(Pembangunan IKN) lambat sekali, ya enggak. Sekadar mundur dikit. Prioritas saja yang berbeda,” kata Dody kepada wartawan di Kementerian PU, Jumat, 6 Desember 2024.

Selain itu, perlambatan pembangunan IKN disebabkan karena ada persoalan anggaran. Pemerintah pun, kata Dody, saat ini tengah mencari investor untuk menanamkan modal.

“Duitnya kan terbatas. Kami lagi cari duit,” kata Dody. “Kalau ada yang mau membangun, dengan senang hati, monggo.”

Sebelumnya, dalam forum rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Senayan pada Selasa, 3 Desember 2024, Dody juga mengusulkan tambahan anggaran Rp 14,87 triliun untuk mendukung pembangunan IKN.

Dalam paparannya, Dody merinci anggaran tersebut bakal digunakan Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 9.900 miliar untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, serta duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek.

Sedangkan Rp 4.969,63 miliar bakal digunakan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menyelesaikan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, serta kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN). 

Pilihan Editor: Basuki Minta Anggaran Pembangunan IKN Ditambah Jadi Rp 14 T, Hanya Sepertiga dari 2024