Berbagi Sejahtera dengan Media

Presiden Joko Widodo sedang menyusun regulasi ihwal pembagian pendapatan iklan antara perusahaan pers dan platform digital.

10 Februari 2023 | 00.00 WIB

Perbesar

Presiden Joko Widodo berpidato saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Lapangan Astaka Pancing, Medan, Sumatera Utara, 9 Februari 2023. ANTARA/Yudi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Lebih dari 60 persen pendapatan iklan dikuasai platform digital.
Perpres akan menjadi payung hukum bagi pemberian kompensasi kepada perusahaan media.
Media sosial dinilai lemah dalam menangkal berita palsu.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme yang Berkualitas. Regulasi ini, kata dia, berfungsi menyeimbangkan pembagian pendapatan iklan antara perusahaan pers dan platform digital.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

facebook

media-massa

google

platform-media-sosial

Yohanes Paskalis

Mulai ditempa di Tempo sebagai calon reporter sejak Agustus 2015. Berpengalaman menulis isu ekonomi, nasional, dan metropolitan di Tempo.co, sebelum bertugas di desk Ekonomi dan Bisnis Koran Tempo sejak Desember 2017. Selain artikel reguler, turut mengisi rubrik cerita bisnis rintisan atau startup yang terbit pada edisi akhir pekan.

Edisi 9 Maret 2025