Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan pembangunan Dapur Makan Bergizi (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terkendala keterbatasan anggaran dan keterlibatan mitra. Menurutnya, untuk mencapai daerah 3T diperlukan intervensi pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami sering mendapatkan masukan, kritikan dari semua pihak, kenapa badan gigi tidak mendahulukan daerah yang 3T, terpencil, terluar, dan tertinggal. Itu karena memang untuk mencapai daerah tersebut, perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN,” kata Dadan dalam acara penandatanganan MoU Kementerian PU dan BGN, pada Sabtu, 22 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BGN menargetkan membangun 1.542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan difokuskan di daerah-daerah 3T. Namun, keterbatasan jumlah penerima manfaat di wilayah tersebut membuat mitra kesulitan untuk hadir.
“APBN-nya sekarang sudah siap. Kami akan membangun 1.542 Satuan Perlindungan Gigi yang kita fokuskan di daerah seperti itu, yang target area, karena di daerah yang terpencil itu mitra agak kesulitan hadir, mungkin hanya 200-300 penerima manfaat yang akan dilaksanakan,” ujarnya.
Untuk mempercepat pembangunan Dapur MBG dan SPPG, BGN menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta sejumlah BUMN Karya. Saat ini, terdapat 1.050 SPPG yang sudah berdiri melalui kontribusi kemitraan dengan UMKM.
“Kami menginginkan agar percepatan bisa dilakukan dan ikuti kaedah yang ada dalam Permen PU nomor 1 tahun 2020,” tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Gizi Nasional menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung Program MBG pada Sabtu, 22 Maret 2025. Kerja sama ini diklaim untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Program dapur MBG dianggap bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dan membutuhkan dukungan penuh dari negara.
Foto 
