Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ingin pengawasan program makan bergizi gratis diperketat. Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan para senator akan aktif turun ke lapangan untuk memverifikasi kabar-kabar miring terkait makan bergizi gratis yang beredar di media sosial.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Program ini harus diawasi secara maksimal. DPD mengambil peran sesuai konstitusi yang ada dengan melakukan pengawasan,” kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 14 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sultan mengatakan, keluhan terkait makan bergizi gratis di media sosial perlu diverifikasi lebih lanjut. Jika sudah diverifikasi, kata dia, maka DPD baru akan memberikan usulan dan rekomendasi kepada pemerintah. Menurut dia, DPD akan mengawasi hal-hal yang cukup detail terkait program ini.
Sejauh ini, Sultan mengaku sudah menyoroti beberapa kendala dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Salah satunya soal besarnya biaya makanan di kawasan Indonesia Timur.
Selain itu, senator asal Bengkulu ini menyoroti pengawasan kadar gizi menu makanan yang ada di daerah. "(Perlu) memastikan siapa yang bertanggung jawab tentang kadar gizi yang dimakan. Apakah BPOM dan lain-lain, " ujar dia.
Sultan menegaskan makan bergizi gratis merupakan program yang penting bagi anak-anak Indonesia. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto sangat ingin program ini berjalan dengan baik.
Program makan bergizi gratis dimulai sejak Senin, 6 Januari 2025. Pada tahap awal, program ini dilakukan di 26 provinsi dan menyasar 3 juta penerima manfaat pada bulan pertama program dilaksanakan. Selain itu, program ini menggaet 190 satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sejak awal bergulir, pelaksanaan makan bergizi gratis sempat mengalami sejumlah kendala. Masalah yang dialami sekolah-sekolah mulai dari distribusi makanan yang terlambat hingga tak adanya susu dalam menu makan siang.
Mengenai persoalan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengakui program ini masih perlu disempurnakan. “Distribusi dan lain-lain memang perlu kemudian disempurnakan,” kata dia saat ditemui di gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Januari 2025.
Dia mengatakan keluhan-keluhan lain menyangkut program MBG akan dibahas antara DPR dan pemerintah. Nantinya, komisi yang bersangkutan akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk program MBG.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan memang masih banyak yang peru dievaluasi dari program ini. Termasuk soal menu yang dinilai tidak enak.
Nabiila Azzahra berkontribusi pada penulisan artikel ini.
Foto 
