Cuan Tambang Batu Bara

Perbesar

Tambang batubara yang dikelola PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kutai Timur, Kalimantan Timur, 2007. Dok.TEMPO/ Lourentius EP

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Belum ada keputusan ihwal lahan yang bakal digarap Muhammadiyah dan NU, tapi pemerintah menyebutkan dua lokasi yang berpotensi menjadi milik kedua organisasi kemasyarakatan keagamaan ini: lahan bekas PT Kaltim Prima Coal serta PT Arutmin Indonesia.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Hendra Sinadia mengingatkan bahwa potensi keuntungan sebesar itu tak serta-merta bisa diraih, terutama oleh pemain baru pada awal masa operasinya.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Gita Mahyarani pun menjelaskan bahwa butuh waktu untuk bisa mengantongi pendapatan dari tambang batu bara.

NAHDLATUL Ulama atau NU dan Muhammadiyah menyatakan minat mereka mengelola tambang batu bara di tengah kritik. Belum ada keputusan ihwal lahan yang bakal mereka garap, tapi pemerintah menyebutkan dua lokasi yang berpotensi menjadi milik kedua organisasi kemasyarakatan keagamaan ini: lahan bekas PT Kaltim Prima Coal serta PT Arutmin Indonesia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kedua anak usaha PT Bumi Resources Tbk ini melepas lahannya sebagai syarat memperpanjang izin operasi perusahaan. Lahan milik Kaltim Prima Coal ciut 23.395 hektare saat mengubah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pada 2022. Sementara itu, lahan Arutmin berkurang 22.900 hektare setelah memperpanjang izin pada 2020.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lahan garapan kedua perusahaan ini termasuk premium. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan lahan yang dipersiapkan pemerintah untuk ormas keagamaan punya cadangan dan kualitas yang bagus. "Kalau area besar tapi cadangannya sedikit, untuk apa? Area tidak terlalu besar tapi cadangannya bagus, itu yang paten," katanya pada Jumat, 7 Juni 2024. Dengan begitu, organisasi kemasyarakatan diharapkan bisa meraup keuntungan dari bisnis ini.

Merujuk pada laporan tahunan Bumi Resources sejak 2019 sebelum ada penciutan lahan hingga 2023, tercatat terdapat kandungan batu bara kalori tinggi hingga rendah di tambang Kaltim Prima Coal serta Arutmin Indonesia. Cadangannya pun tinggi. Di Kaltim Prima Coal misalnya, terdapat cadangan batu bara sebanyak 1,03 miliar ton pada 2019. Jumlahnya turun menjadi 679 juta ton pada 2023.

Baca:

Kondisi ini membantu Bumi Resources meraup untung dari bisnis batu bara mereka. Laba usaha perusahaan mencapai US$ 103,1 juta pada 2019 setelah menjual 87,7 juta ton batu bara. Artinya, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan senilai US$ 1,175 untuk tiap ton batu bara yang mereka jual. Pada periode ini, rata-rata harga batu bara acuan berada di kisaran US$ 77,89 per ton.

Dari total penjualan 87,7 juta ton batu bara ini, sebanyak 61,8 juta ton di antaranya berasal dari lahan Kaltim Prima Coal. Perusahaan mencatat laba bersih setelah pajak sebesar US$ 187,4 juta. Setiap satu ton batu bara yang perusahaan jual, laba bersih setelah pajak mereka setara dengan US$ 3,03.

Adapun laba bersih setelah pajak yang diperoleh Arutmin Indonesia lebih rendah. Dengan penjualan batu bara sebanyak 25,9 juta ton, keuntungan mereka tercatat US$ 19,1 juta. Rata-rata keuntungan bersihnya sebesar US$ 0,73 per ton batu bara yang mereka jual.

Keuntungan ini bisa menjadi gambaran bagi organisasi kemasyarakatan yang bakal menggarap lahan bekas Kaltim Prima Coal dan Arutmin Indonesia. Potensinya bahkan bisa lebih tinggi seiring dengan berjalannya waktu. Setelah sempat merugi ketika masa pandemi pada 2020, Bumi Resources kembali meraup untung sebesar US$ 6,18 per ton batu bara yang mereka jual pada 2021. Nilainya melonjak pada 2022 menjadi US$ 29,78 per ton batu bara.

Di laporan keuangan 2023, laba usaha Bumi Resources tercatat sebesar US$ 4,59 per ton batu bara yang mereka jual. Dalam tiga tahun terakhir, rata-rata laba usaha dari penjualan batu bara milik grup Bakrie ini mencapai US$ 13,51 per ton.

Namun Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengingatkan bahwa potensi keuntungan sebesar itu tak serta-merta bisa diraih, terutama oleh pemain baru pada awal masa operasinya. "Modal untuk operasi pada tahun pertama pasti tinggi," ujar dia. Pasalnya, perusahaan harus membangun fasilitas produksi hingga distribusi. Biaya ini bakal menggerus pendapatan dan keuntungan perusahaan pada tahun-tahun pertama.

Sementara itu, perusahaan besar, seperti para pemilik IUPK, sudah beroperasi selama bertahun-tahun. Investasi mereka di fasilitas produksi sudah mulai balik modal dan kapasitas produksi mereka pun besar. Faktor ini bakal mendongkrak keuntungan perusahaan.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani pun menjelaskan bahwa butuh waktu untuk bisa mengantongi pendapatan dari tambang batu bara. Perusahaan baru perlu mengurus perizinan hingga memulai penambangan yang memakan waktu 4-4,5 tahun. "Jika pembangunan infrastruktur bisa dipercepat dengan cara membagi pekerjaan infrastruktur kepada beberapa kontraktor, waktunya bisa dipangkas menjadi paling cepat," kata dia. Perusahaan bakal butuh waktu 1-2 tahun lagi jika harus membangun jalan pelabuhan.

Gita mengestimasikan waktu sekitar empat tahun ini dari lamanya studi kelayakan yang umumnya berlangsung selama enam bulan, ditambah pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan selama 14 bulan. Jika area kerja pertambangan berada di wilayah kawasan hutan, perusahaan butuh waktu pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan selama delapan bulan. Gita juga menghitung bakal ada kebutuhan waktu sekitar dua tahun untuk mengkonstruksi infrastruktur, seperti jalan masuk ke lokasi tambang, gudang handak, tempat tinggal pekerja, stockpile, dan pelabuhan.

Dimintai konfirmasi soal lahan tambang yang bakal mereka kelola, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan belum ada pembicaraan soal itu. Organisasinya masih dalam tahap mengkaji bisnis tambang. Setelah membentuk tim khusus untuk mengurus bisnis tambang, para anggota tim tersebut masih harus menyusun peta jalan hingga persiapan perencanaan strategis dan teknis. "Proses masih panjang. Muhammadiyah tidak akan terburu-buru," katanya.

Sementara itu, soal lahan untuk Nahdlatul Ulama, Tenaga Ahli Menteri Investasi Rizal Calvary mengkonfirmasi proses pemberian izin masih berjalan. Ia tak menjawab pertanyaan mengenai lokasi tambang yang bakal menjadi garapan organisasi tersebut. "Kami akan berikan yang terbaik," ujarnya.