Desain APBN 2023, Kemenkeu: Kesehatan Prioritas Diperkuat

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu buka suara terkait besaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 yang tidak banyak berubah dengan tahun lalu. Meskipun, sudah tidak ada program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN seperti saat pandemi Covid-19.

“Asumsi pertumbuhan ekonomi kita di APBN 2023 sebesar 5,3 persen sambil kita lihat bagaimana pencapaiannya tahun ini. Jadi, kalau dibilang sudah pulih, ya sudah pulih. Tapi APBN kita memang didesain untuk selalu berpihak kepada masyarakat,” ungkap Febrio ketika ditemui wartawan di Cikarang Dry Port, Kabupaten Bekasi, Jumat, 27 Januari 2023. 

Baca juga: Anggaran Pemilu Capai Rp 21,86 Triliun, Berikut Ini Rinciannya

Oleh sebab itu, Febrio melanjutkan, lima tema besar APBN adalah modal manusia. Terutama  untuk perlindungan sosial, penddikan, dan kesehatan. “Untuk kesehatan, kami banyak belajar dari tahun 2020, 2021. Kami menyadari belanja kesehatan harus selalu diperkuat,” ujar Febrio.

Sementara ihwal anggaran untuk perlindungan sosial, pihaknya belajar bagaimana data dan program yang dimiliki pemerintah sebelum pandemi dapat melindungi masyarakat selama pandemi. Menurutnya, angka kemiskinan dapat turun lebih cepat. 

Akan tetapi, kata Febrio, pemerintah juga memperkuat belanja untuk modal fisik. Salah satunya dengan membangun infrastruktur untuk memastikan investasi dapat terus berjalan kondusif. Dengan demikian, kata dia, dunia usaha maupun masyarakat dapat melihat belanja negara benar-benar berpihak kepada masyarakat dan investasi. 

Mengutip siaran pers di laman resmi Kemenkeu, belanja APBN 2023 dirancang mencapai RP 3.061,2 triliun. Angka ini menurun tipis dari realisasi sementara tahun 2022 yang mencapai Rp 3.090,8 triliun. Dengan jumlah tersebut, APBN tahun ini tidak lagi melakukan belanja vaksin dan pembayaran pasien Covid-19. 

Adapun rinciannya, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 612,2 triliun, anggaran kesehatan Rp 178,7 triliun, anggaran perlindungan sosial Rp 476,0 triliun, anggaran ketahanan pangan Rp 104,2 triliun. Kemudian, anggaran ketahanan energi direncanakan sebesar Rp 341,3 triliun dan termasuk  untuk subsidi, anggaran infrastruktur  Rp 392,1 triliun, dan anggaran pertahanan keamanan sebesar Rp 316,9 triliun.

Baca juga: Jokowi Mau Subsidi Kendaraan Listrik Rp 5 Triliun, DPR: Jangan Grasa-grusu

 Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.