Ekonom Sebut Penggunaan Dana Desa untuk Program Makan Bergizi Gratis Bisa Picu Masalah Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Penggunaan dana desa untuk mendukung program makan bergizi gratis memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan pemerintahan desa. Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai kebijakan tersebut akan membebani keuangan desa dan mengorbankan program-program pembangunan yang telah dirancang.

"Dana desa yang dialokasikan akan semakin sedikit, dan pada akhirnya masalah yang dihadapi desa akan semakin terpinggirkan," kata Huda saat dihubungi pada Ahad, 5 Januari 2025.

Huda menjelaskan, pemerintah desa tidak memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menanggung inisiatif skala nasional seperti program makan bergizi gratis. Selain itu, Huda turut mempertanyakan kemampuan masyarakat desa memenuhi kebutuhan bahan baku bergizi yang sesuai standar. "Tidak semua desa mampu menyediakan bahan baku bergizi dengan anggaran yang terbatas," ujarnya. Tantangan dalam menjaga kualitas makanan juga menjadi sorotan, karena hal ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

Menurut Huda, kualitas gizi adalah elemen kunci yang menentukan keberhasilan program tersebut. Jika standar gizi tidak terpenuhi, tujuan program makan bergizi gratis akan melenceng dari maksud awalnya. “Maka siapa pun penyedianya, maka bergizi merupakan kunci dari program makan bergizi gratis,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah berencana menggunakan dana pendidikan untuk mengongkosi program makan bergizi. Namun, proposal tersebut mendapatkan penolakan dan kritik luas dari publik dan ekonom. Kini, dengan wacana pendanaan dari dana desa, menurut Huda kebijakan tersebut bisa menambah beban bagi pemerintahan desa yang memiliki keterbatasan sumber daya.