Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat mengalami gejolak setelah Presiden AS Donald J. Trump mengumumkan pemberlakuan tarif khusus untuk barang-barang impor. Untuk memitigasi kondisi yang tak pasti, pemerintah Indonesia diminta segera menunjuk Duta Besar definitif untuk mewakili Indonesia di AS.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Posisi Duta Besar Republik Indonesia untuk AS secara definitif sudah kosong selama hampir dua tahun. Duta Besar RI untuk AS terakhir adalah Rosan Perkasa Roeslani yang meninggalkan pos itu pada Juli 2023 untuk bergabung dengan kabinet Presiden ke-7 Joko Widodo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat ini, tugas sebagai perwakilan pemerintah Indonesia untuk AS diemban oleh chargé d'affaires atau kuasa usaha ad interim. Orang yang menjabat posisi tersebut adalah Ida Bagus Made Bimantara atau Sade Bimantara, seorang diplomat karier yang sebelumnya berperan sebagai Wakil Duta Besar RI untuk AS saat Rosan mengundurkan diri. Adapun Rosan Roeslani saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi di kabinet Presiden Prabowo Subianto sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Kini, setelah Trump mengumumkan tarif baru untuk Indonesia, lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meminta Presiden Prabowo segera menunjuk Duta Besar definitif pengganti Rosan yang sudah vakum hampir dua tahun. "Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal AS mitra dagang kedua terbesar Indonesia. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” kata peneliti INDEF, Andry Satrio Nugroho, pada Kamis, 3 April 2025.
Menurut Andry, keberadaan duta besar definitif di Washington seharusnya bisa memperkuat posisi Indonesia di hadapan AS sebelum pengumuman tarif Trump. Saat ini karena jabatan tersebut kosong, dia mengatakan, lobi-lobi politik dengan AS terhambat. "Tidak ada mekanisme lobi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Itu yang menyebabkan AS bisa mengambil alasan-alasan (penerapan tarif) yang menurut saya bisa terbantahkan," ucap Andry.
Dia pun mengatakan agar jabatan Duta Besar di AS tidak dijadikan tempat kompromi politik. “Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik, ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” tegasnya.
Andry juga meminta Presiden Prabowo agar segera menunjuk duta besar yang punya rekam jejak kuat di bidang perdagangan dan investasi. “Setiap hari tanpa perwakilan di AS adalah hari di mana posisi tawar kita melemah. Kita kehilangan momentum, kehilangan peluang, dan kehilangan kendali,” ucap dia.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan rezim tarif baru Negeri Abang Sam di Area Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu, 2 April 2025. Dalam pidatonya, presiden dari Partai Republik itu menunjukkan daftar negara dan besaran tarif resiprokal yang ditetapkan. Indonesia berada di urutan kedelapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.
Sekitar 60 negara bakal terdampak tarif timbal balik hingga separuh dari tarif yang Trump klaim mereka berlakukan terhadap AS. Negara yang dikenakan tarif timbal balik tertinggi adalah Kamboja, yakni 49 persen. Trump menjelaskan penerapan tarif balasan karena beberapa negara dia klaim telah menerapkan tarif terlebih dahulu atas barang impor asal AS.
Laman Gedung Putih mengumumkan tanggal berlakunya tarif Trump akan terbagi menjadi dua tahapan. Pada tahap pertama, tarif 10 persen untuk semua negara akan mulai berlaku mulai Sabtu, 5 April 2025 pukul 00.01 waktu AS atau Eastern Daylight Time (EDT). Waktu tersebut bersamaan dengan Sabtu, 5 April 2025 pukul 11.01 WIB di Indonesia. Setelah itu, tarif khusus yang diperuntukkan bagi sejumlah negara termasuk Indonesia akan berlaku mulai Rabu, 9 April 2025 pukul atau 11.01 WIB.
Foto 
