Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai rencana pemerintah memindahkan jalur masuk impor tujuh komoditas ke Indonesia Timur akan memicu kenaikan harga barang. Musababnya, infrastruktur transportasi dan logistik yang relatif belum memadai berpotensi memicu biaya logistik melambung tinggi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasar," ucap Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Budihardjo mengatakan, kenaikan harga tersebut akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Walhasil, pada akhirnya kebijakan ini menghambat program Belanja di Indonesia Aja (BINA) yang dimotori oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Hippindo. Program yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah dan sektor swasta ini bertujuan untuk mendorong belanja di dalam negeri.
“Jika harga barang terus meningkat akibat tingginya biaya logistik, daya beli masyarakat akan menurun, dan target belanja di dalam negeri melalui program BINA tidak akan tercapai," ujar Budihardjo.
Karena itu, Budihardjo mendesak pemerintah mempertimbangkan kembali rencana pemindahan impor. Kebijakan ini, menurut dia, harus mempertimbangkan aspek infrastruktur, biaya logistik, dan dampaknya terhadap industri serta konsumen. Dengan begitu, kata dia, tujuan utama meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar tercapai.
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sebelumnya mengusulkan pemindahan jalur masuk barang impor di luar Pulau Jawa untuk menghambat peredaran tujuh komoditas impor yang membanjiri Indonesia.
Zulhas menyampaikan saat ini sebagian besar barang impor masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa. Dengan dipindahkannya pelabuhan ke luar Jawa, maka biaya logistik akan menjadi lebih tinggi dan mempengaruhi harga jual barang impor tersebut ke konsumen.
"Tujuh item kalau memang di sini over kapasitas, (di) Jawa, maka bagusnya tujuh item ini, impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa, kan banyak," ujar Zulhas di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.
Adapun tujuh komoditas yang mendapat pengawasan ekstra dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.
Zulhas menyebut usulan pemindahan pelabuhan masuk barang impor telah disampaikan kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Keduanya telah sepakat untuk membahas masalah ini dalam rapat terbatas (ratas).
