Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai kinerja Satgas pengawasan impor ilegal belum efektif. Asosiasi ini meminta Satgas memfokuskan sasaran pengawasan ke barang-barang impor berharga miring di paaran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami mengapresiasi pemerintah yang telah membentuk Satgas ini, tapi memang dampaknya belum terlalu dirasakan karena kita masih melihat banyak sekali produk-produk yang masuknya lewat jalur ilegal,” kata Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara saat dihubungi Tempo, Selasa, 27 Agustus 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejak dibentuk pada Kamis, 18 Juli 2024, Satgas telah tiga kali mengadakan ekspose temuan barang-barang impor ilegal, yakni Cengkareng, Jakarta Utara; Tempat Penimbunan Pabean Cikarang, Kabupaten Bekasi; dan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag). Namun, menurut Haryanto, sampai saat ini barang-barang impor ilegal itu masih dengan mudah dijual di pasar, baik daring maupun luring.
Untuk mengatasi masalah ini, Haryanto mengusulkan Satgas memisahkan jenis-jenis produk impor yang menjadi sasaran pengawasan karena dinilai menganggu industri dalam negeri. Menurut dia, barang-barang impor yang seharusnya diawasi satgas adalah barang-barang murah yang harga ritelnya untuk pakaian dan alas kaki di bawah Rp 200 ribu.
Sedangkan jenama global (global brands) dengan harga di atas Rp 300 ribu, menurut Haryanto, tak boleh terkena dampaknya karena bukan merupakan pesaing produk-produk dalam negeri. Dia mengatakan, jenama global justru harus didukung pemerintah agar harganya bersaing dengan merek yang sama di negara-negara tetangga, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia.
“Sehingga masyarakat Indonesia belanja di Indonesia saja, termasuk turis. Sayang kalau mereka belanjanya malah di luar negeri,” kata dia.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebelumnya mengumpamakan impor ilegal yang masuk dalam underground economy atau ekonomi bawah tanah seperti kuman. Musababnya, setelah Satgas Impor Ilegal memberantasnya, ekonomi bawah tanah itu justru menjadi semakin kuat.
“Selesai Satgas tambah kuat dia, tambah canggih. Bukan hilang. Dimatikan tambah kuat lagi,” kata Zulhas saat membuka Forum Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan Pusat dan Daerah di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Agustus 2024.
