Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Pemerintah menerbitkan perpres untuk mengembangkan industri game.
Omzet industri game nasional terus bertumbuh.
Pengembang game lokal bersaing dengan developer asing yang lebih besar.
KETUA Umum Asosiasi Game Indonesia Cipto Adiguno mengakhiri lawatan ke Prancis dan Jerman bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 9 Maret 2024. Di dua negara itu, Cipto melakukan studi banding tentang peran negara dalam pengembangan industri game. “Bagaimana mereka meregulasi, memperkenalkan, dan memberikan dukungan finansial untuk industri kreatifnya,” katanya kepada Tempo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Cipto mengatakan kunjungan tersebut juga dia lakukan untuk mempelajari skema pendanaan bagi industri game yang secara global bisa menghasilkan pendapatan US$ 187,7 miliar atau sekitar Rp 2.934 triliun pada 2023. “Di beberapa negara, ada badan pemerintah yang memberikan pendanaan bagi industri game,” ujar Cipto, yang menjabat Chief Strategy Officer Agate International.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lawatan tersebut adalah langkah lanjutan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional pada 12 Februari 2024. Dalam aturan itu, pemerintah menetapkan beberapa langkah untuk mempercepat pengembangan industri game nasional. Salah satunya terkait dengan pengembangan talenta dan skema pembiayaan untuk mengoptimalkan ekosistem usaha game dalam negeri.
Pembahasan aturan tersebut, menurut Cipto, berlangsung sejak dua tahun lalu dengan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Penyusunannya dipimpin oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
Presiden menyampaikan arahan langsung tentang pengembangan industri game nasional dalam rapat terbatas pada 4 Januari 2022. Pelaksana tugas Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Liz Zeny Merry, mengatakan kebijakan itu dibuat untuk mengakomodasi besarnya potensi ekonomi industri game di Indonesia. “Sayang, game lokal kita hanya menguasai pasar kurang dari 1 persen,” tuturnya pada 9 Maret 2024.
Menurut Liz, ada sejumlah kementerian dan lembaga negara yang terlibat dalam pengkajian aturan tersebut. Perpres Industri Gim juga mengatur pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional yang bakal menjalankan serangkaian tugas, dari mengatasi masalah industri hingga membuat rekomendasi untuk program percepatan pengembangan industri game nasional.
Selain Prancis dan Jerman, negara yang menjadi acuan penyusunan regulasi pembiayaan industri game adalah Korea Selatan. Liz mengungkapkan, pada 1999, pemerintah Korea Selatan membentuk sejenis badan layanan umum di sektor ekonomi kreatif bernama Gaming Industry Support Centre yang saat ini bernama Korea Creative Content Agency (Kocca). Kocca bertugas mengembangkan industri kreatif seperti game, animasi, musik pop Korea, dan kartun.
Dalam agenda pencocokan bisnis (business matching) BBI 2024 di Bali, 7 Maret 2024, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang berperan sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional segera menjalankan amanat Perpres Percepatan Pengembangan Industri Gim. “Mungkin nanti akan ada kick-off, yang penting bisa jalan dulu," ujar Sandiaga kepada Tempo pada 7 Maret 2024.
Untuk pendanaan, menurut Sandiaga, pemerintah sedang menyiapkan skema bernama Indonesia Game Fund yang sebagian dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah juga menyiapkan akses pembiayaan game nasional dari para investor melalui dana pendamping (matching fund) dan modal ventura (venture capital).
Sandiaga menambahkan, langkah tercepat yang bisa diambil sebelum membentuk lembaga pembiayaan baru adalah memanfaatkan Indonesia Investment Authority untuk menyediakan kompartemen khusus pendanaan game. “Kami menargetkan ada sekitar US$ 40 juta atau Rp 600 miliar per tahun untuk membantu para developer game,” ucap Sandiaga.
Perpres Percepatan Pengembangan Industri Gim sebetulnya ditargetkan terbit pada 2023 sehingga skema pendanaan bisa dijalankan tahun ini. Namun peraturan tersebut baru keluar saat anggaran rampung disusun. Menurut Sandiaga, masalah ini masih bisa diatasi melalui mekanisme pencadangan belanja kementerian dan lembaga negara atau automatic adjustment.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno saat sesi wawancara dengan Tempo di rumahnya, di Jakarta, 7 Maret 2024. Tempo/M Taufan Rengganis
Direktur Aplikasi, Permainan, Televisi, dan Radio Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Iman Santosa menyebutkan alokasi anggaran itu pernah dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun Ketua tim Pengembangan Ekosistem Startup Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Sonny Hendra Sudaryana mengatakan pemerintah bisa menyesuaikan perubahan melalui rencana strategis. Kementerian Komunikasi dan Informatika, menurut Sonny, kini sedang menyusun aturan agar industri game Indonesia bisa tumbuh bukan hanya dalam hal kemampuan dan pengetahuan, tapi juga berbagai aspek lain.
Perpres Percepatan Pengembangan Industri Gim mengatur beberapa rencana aksi yang bakal diimplementasikan lewat sejumlah program. Salah satunya uji coba (piloting) pembiayaan industri game melalui badan layanan umum pengelolaan dana serta penyusunan skema pendanaan dari investor lewat matching fund dan venture capital.
Aturan ini juga memuat formula valuasi kekayaan intelektual, penyusunan skema pembiayaan industri game bagi perbankan, dan pembuatan regulasi yang membuka sistem pembayaran secara inklusif di platform distribusi game. Ada pula fasilitas keringanan pajak untuk pengembang dan penerbit game serta pembinaan pelaku usaha game nasional.
Pemerintah menerbitkan aturan ini demi memanfaatkan besarnya pasar game Tanah Air. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada 2021, ada 174,1 juta pemain game yang diproyeksikan bakal meningkat menjadi 192,1 juta pada 2025 dengan pengeluaran US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 36 triliun. Namun 99,51 persen pasar ini masih dikuasai pengembang game asing. Dalam Perpres Percepatan Pengembangan Industri Gim, pemerintah menargetkan pangsa pasar game nasional 70 persen pada 2024-2025 dan 10 persen pangsa pasar game global.
Tapi target tersebut dianggap terlalu muluk-muluk oleh sejumlah pengembang game. Sebab, penguasa pasar game Indonesia adalah pengembang besar seperti Moonton, perusahaan pengembang game Mobile Legends. “Ini seperti David melawan Goliath,” kata Community Manager Digital Happiness Andre Agam pada 8 Maret 2024.
Andre melihat terbitnya Perpres Percepatan Pengembangan Industri Gim relevan dengan kondisi industri di Tanah Air yang masih mandek. Sebab, menurut dia, penghasilan industri game bisa melebihi penghasilan gabungan industri musik dan film. Selain berfokus pada pengembangan industri dan skema pembiayaan, Andre mengingatkan, pemerintah mesti membantu pelaku industri dalam hal hak kekayaan intelektual. Saat ini, dia menambahkan, di Indonesia belum ada sistem yang bisa membuat valuasi untuk kekayaan intelektual. "Padahal potensinya sangat besar." Dia memberi contoh, di sejumlah negara, hak kekayaan intelektual sudah bisa menjadi agunan dalam pengajuan permohonan pinjaman.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Menggenjot Modal Game Lokal"