Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja untuk meninjau kondisi stunting di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia menyoroti kesiapan calon pengantin agar benar-benar mengerti persoalan ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Stunting ini tidak hanya urusan gizi anak, tapi dimulai dari calon pengantin memang harus disiapkan. Agar mereka tahu apa yang harus disiapkan sebelum nanti menikah dan sebelum nanti hamil,” kata Jokowi dalam unggahan video dalam akun YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 24 Maret 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan bahwa belum tentu semua pengantin mengetahui keadaan setelah menikah terutama saat berencana ingin memiliki anak. Meskipun dalam materi yang berkecukupan, Jokowi menilai tetap bisa keliru jika tidak memiliki pengetahuan untuk mempersiapkan segala sesuatunya.
“Sehingga ini perlu pendampingan calon-calon pengantin agar setelah menikah itu bisa tahu apa yang harus dilakukan yang berkaitan dengan gizi anak,” tuturnya.
Jokowi menargetkan angka stunting bisa tertekan sampai angka 14 persen pada 2024. Pemerintah pun tidak hanya mengintervensi urusan pemberian makanan tambahan dan gizi anak, namun juga ke persoalan tempat tinggal.
Saat Presiden mengunjungi rumah warga di Desa Kesetnana, dia juga menyoroti kualitas tempat tinggal mereka yang mengalami stunting. Jokowi pun melihat rumah yang ditempati dinilai tidak layak huni, sehingga persoalan tempat tinggal ini akan diintervensi juga dari pemerintah agar lebih layak.
“Saya kira kalau intervensinya terpadu, termasuk juga urusan air di NTT juga bukan perkara yang mudah, itu juga dikerjakan terpadu, itu juga menyebabkan target yang ingin kita raih 14 persen tercapai,” tutur Jokowi.
Presiden mengatakan, kerja terpadu memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, kota, provinsi, hingga pusat. Karena Jokowi menilai sangat sulit jika tidak ada kerja terpadu untuk mencapai target.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, mengatakan bahwa pada kegiatan hari ini disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi permasalahan mengenai stunting yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hasto berharap kehadiran Presiden akan memberikan motivasi untuk lebih bekerja keras dalam menurunkan angka stunting di NTT.
“Kami berharap kehadiran Bapak Presiden ini menjadi motivasi bagi kami semua yang ada di NTT dan juga bagi tim percepatan penurunan stunting untuk lebih, kerja lebih keras lagi,” ucap Hasto dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden pada waktu yang sama.
Berdasarkan data BKKBN, Desa Kesetnana menjadi gambaran umum dari 278 desa yang ada di Kabupaten TTS yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Bahkan, angka prevalensi stunting di Kabupaten TTS menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) mencapai 48,3 persen, tertinggi di NTT bahkan Indonesia.
Data BKKBN menyebutkan angka prevalensi kekerdilan (stunting) di Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi yang tertinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni 48,3 persen.
“Bagi Presiden Jokowi, NTT selalu ada di hati dan BKKBN memastikan amanah dari Presiden untuk akselerasi penurunan stunting tetap dalam jalur yang tepat,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis pada Rabu, 23 Maret 2022.
Hasto menuturkan angka prevalensi 48,3 persen di Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut, dapat dilihat lewat data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021.
Artinya, terdapat setidaknya 48 balita yang mengalami kekerdilan di antara 100 balita di sana. Bahkan secara nasional, kabupaten itu menduduki peringkat satu untuk prevalensi kekerdilan di antara 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas.
Pada Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 turut disebutkan sebanyak 15 kabupaten/kota di NTT masuk ke dalam kategori merah atau memiliki angka prevalensi kekerdilan lebih dari 30 persen. Sedangkan tujuh kabupaten/kota lainnya, berkategori kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen.
Di sisi lain data milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di 2020 membeberkan, terdapat 37.320 jiwa penduduk miskin berkategori ekstrem dari total 455.410 jiwa penduduk.
Sementara rumah tangga yang memiliki sanitasi layak, baru mencapai 60,04 persen atau 69.602 rumah tangga. Hal tersebut menyebabkan rentannya masalah kesehatan di masyarakat Timor Tengah Selatan.
FAIZ ZAKI | ANTARA
Foto 
