Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Mengapa Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Sepi Investor?

Pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata lesu karena sepi investor. Minimnya aksesibilitas menjadi penyebab.

20 Desember 2024 | 06.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

  • Warga setempat berpendapat bahwa gagalnya KEK Morotai merupakan bukti buruknya perencanaan pemerintah ketika partisipasi masyarakat lokal diabaikan.

  • Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengembangan mayoritas KEK sektor pariwisata memang lesu karena minimnya investasi yang masuk.

  • Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menilai cara pengemasan destinasi wisata di beberapa KEK masih tidak sesuai dengan minat wisatawan, baik domestik maupun asing.

KABAR lesunya investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) sektor pariwisata menimbulkan keresahan di Morotai, Maluku Utara. Warga Morotai, Lukman Sibua, mendapat informasi bahwa KEK Morotai termasuk destinasi wisata yang minim suntikan modal.

Lukman khawatir destinasi wisata yang menjadi tumpuan penghidupan warga lokal itu akan dikeluarkan dari status KEK. “Jika itu benar, ini jelas akan merugikan Kabupaten Pulau Morotai,” ujarnya kepada Tempo di Desa Daruba, Morotai Selatan, Pulau Morotai, Rabu, 18 Desember 2024.

Menurut Lukman, program KEK Morotai telah mendorong pembangunan di wilayah Maluku Utara. Program tersebut juga membantu meningkatkan ekonomi warga, meskipun belum signifikan. Karena itu, ia menilai pemerintah seharusnya membenahi perencanaan pengembangan wisata ini.

Samsudin, warga Desa Juanga, Morotai Selatan, mengatakan, selama satu dekade, perencanaan proyek KEK Morotai terlihat tidak maksimal. Masyarakat nyaris tak mendengar ada investor yang menanamkan modalnya dalam membangun kawasan ekonomi khusus di Morotai.

“KEK ini hanya dengar, tapi tidak tahu bagaimana perkembangannya. Sampai sekarang tidak ada perubahan sama sekali,” ujar Samsudin. Ia berpendapat bahwa gagalnya KEK Morotai merupakan bukti buruknya perencanaan pemerintah ketika partisipasi masyarakat lokal diabaikan.

Pulau Morotai ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus oleh Presiden Joko Widodo pada 2014 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014. Kawasan seluas 1.101,76 hektare itu disebut memiliki keunggulan geostrategis, yaitu pulau terluar di sisi timur laut Indonesia. Pulau Morotai menyimpan daya tarik wisata alam, bahari, budaya, dan wisata buatan. Pulau ini juga memiliki keunggulan geostrategis, historis, dan wisata bahari. Selain sebagai KEK, Kabupaten Pulau Morotai dikenal sebagai Pariwisata 10 Bali Baru.

Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Morotai, Maluku Utara. kek.go.id

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

KEK Morotai diproyeksikan menarik investasi sebesar Rp 30,44 triliun dan diproyeksikan dapat menyerap 30 ribu tenaga kerja hingga 2025. Kawasan ini juga diharapkan dapat menjadi destinasi wisata internasional. Namun Asisten III Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Kalby Rasyid, mengungkapkan bahwa pengembangannya belum berjalan maksimal akibat minimnya aksesibilitas di wilayah tersebut.

Infrastruktur pariwisata yang belum mumpuni, tutur Kalby, membuat sedikit wisatawan yang mengunjungi Pulau Morotai. “Belum lagi Covid-19 membuat pengembangan KEK nyaris berhenti. Kami butuh berkolaborasi dengan pemerintah pusat," tutur Kalby kepada Tempo, Kamis, 19 Desember 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsudin Abdul Kader pun mengungkapkan bahwa masalah aksesibilitas membuat KEK Morotai belum berjalan maksimal. Kendati demikian, ia menyatakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap mendukung KEK Morotai.

Dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berupa pengembangan bandara dan pelabuhan serta promosi sejumlah destinasi wisata di Morotai. "Kami tetap berkomitmen untuk mengembangkan KEK Morotai. Ini adalah kebijakan yang baik untuk pemerataan demi kesejahteraan," kata Samsudin.

KEK Tanjung Kelayang, Bangka Belitung, juga bernasib serupa. KEK Tanjung Kelayang merupakan bagian dari Belitong UNESCO Global Geopark. Berdasarkan pengamatan Tempo pada 27 September 2024, destinasi wisata di Desa Tanjong Tinggi, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, itu tampak kosong. Terlihat para pemandu wisata dan pedagang menganggur karena sepi pengunjung.

Budi, salah satu pedagang aneka makanan dan cendera mata di Pantai Tanjung Kelayang, mengatakan jumlah kunjungan wisata memang merosot sejak pandemi Covid-19. Sebelum masa pandemi, omzetnya bisa mencapai Rp 3 juta per hari. Sedangkan kini jumlahnya kurang dari Rp 2 juta. Menurut dia, sepinya kunjungan wisata ke Tanjung Kelayang disebabkan harga tiket yang melambung. Setelah pandemi, jumlah penerbangan juga dikurangi.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 16 Desember 2024. TEMPO/Tony Hartawan

Upaya pemerintah menggerakkan ekonomi lewat penetapan KEK sektor pariwisata tampaknya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengembangan mayoritas KEK sektor pariwisata memang lesu karena minimnya investasi yang masuk. Persoalan ini juga telah disampaikan Airlangga ke Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Airlangga, permasalahan aksesibilitas sangat berpengaruh pada minat investor untuk menyuntikkan dana di kawasan tersebut. Karena itu, pemerintah akan membuka jalur pesawat regional (regional airline) sehingga wisatawan bisa langsung sampai di destinasi wisata.

"Dengan membuka jalur internasional itu kan insentif tersendiri. Yang penting jembatan udaranya dibuka. Kalau enggak ada penerbangan, bagaimana turis datang?" ujar Airlangga, yang juga merupakan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, pada 17 Desember 2024. Dia menilai upaya tersebut sebagai bentuk insentif dalam rangka menarik para investor. Apalagi KEK dianggap sebagai salah satu formula kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Terutama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Menurut catatan terbaru Dewan Nasional KEK, saat ini ada 24 KEK yang tersebar di seluruh Indonesia. Kawasan KEK tersebut dikhususkan untuk sektor industri, pariwisata, digital, dan sektor layanan lainnya. Menurut Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Dewan Nasional KEK pada 2022, KEK Tanjung Kelayang masuk kategori belum optimal. Adapun perkembangan KEK Morotai masuk kluster tidak optimal.

Sepi Investor KEK Pariwisata

Pada 2022, KEK Tanjung Kelayang menyerap investasi Rp 1,71 triliun dan mendatangkan 598 tenaga kerja. Setahun kemudian, investasi di KEK Tanjung Kelayang anjlok menjadi Rp 21 miliar. Realisasi investasi tersebut jauh dari target awal Rp 104 miliar. Begitu pula dengan penambahan tenaga kerja yang turun menjadi 121 orang atau di bawah target 295 orang. Sejak 2019 hingga 2023, total realisasi investasi di KEK Tanjung Kelayang hanya Rp 1,711 triliun.

Adapun KEK Morotai pada 2022 menarik investasi Rp 449,95 miliar dengan serapan tenaga kerja 140 orang. Realisasi investasi di KEK Morotai pada 2023 melorot menjadi Rp 119,23 miliar. Sedangkan realisasi penambahan tenaga kerja pada 2023 mencapai 153 orang.

Sepi Investor KEK Pariwisata


Tahun ini KEK Morotai ditargetkan menyedot investasi Rp 155 miliar dan menyerap total 400 tenaga kerja. Sedangkan KEK Tanjung Kelayang ditargetkan mendatangkan investasi Rp 626,06 miliar dan menarik 1.520 tenaga kerja baru.

Pengamat pariwisata sekaligus anggota Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azhari, mengatakan harga tiket pesawat yang mahal menjadi salah satu kendala dalam pengembangan KEK pariwisata. Untuk mengatasinya, ia menyarankan pemerintah dan pelaku wisata mengembangkan wisata minat khusus untuk menarik wisatawan, misalnya wisata kesehatan atau wisata kebudayaan. “Untuk event, kembangkan special event, bukan business event,” kata Azril.

Sepi Investor KEK Pariwisata


Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menilai masalah utama yang sering ditemui dalam pengembangan KEK sektor pariwisata yakni aksesibilitas yang sulit. Contohnya KEK Tanjung Lesung, Banten, yang lokasinya jauh dari bandar udara.

Selain itu, Faisal berpendapat, cara pengemasan destinasi wisata di beberapa KEK masih tidak sesuai dengan minat wisatawan, baik domestik maupun asing. "Jika pengemasan dan pengelolaan destinasi tidak baik, ini akan mempengaruhi daya tarik wisata dan minat investor," ucapnya.

Seperti KEK Mandalika yang sukses karena memiliki aksesibilitas yang baik serta daya tarik wisata yang kuat, dari hotel hingga pertunjukan. Pemerintah juga mendukung KEK Mandalika dengan berbagai insentif.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengungkapkan bahwa suntikan modal di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memang masih jauh dari target. Berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024, target investasi pada 2024 ditetapkan sebesar US$ 3 miliar. Namun, sepanjang Januari hingga September 2024, realisasinya baru mencapai US$ 2,36 miliar atau 78,74 persen.

"Sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang, tapi beberapa tantangan masih perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya tariknya bagi investor," ujar Ni Luh pada 19 Desember 2024. Ia menyebutkan tantangan yang dihadapi antara lain tingkat konektivitas, infrastruktur yang belum memadai, serta penyederhanaan regulasi.

Untuk menggenjot investasi di KEK sektor pariwisata, tutur Ni Luh, kementeriannya akan terus memberi pendampingan di daerah dalam menyusun potensi destinasi yang siap diinvestasikan. Selain itu, Kementerian Pariwisata akan menggencarkan promosi proyek-proyek KEK Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan Badan Pelaksana Otorita dalam forum-forum investasi di luar negeri.

Ihwal persoalan aksesibilitas dan infrastruktur, Ni Luh menuturkan, pihaknya akan menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perihal pengembangan KEK. Untuk itu, Kementerian Pariwisata membentuk Tim Kerja Akselerasi Pengembangan KEK yang bertugas mengawal kendala dan solusi pengelolaan serta memantau progres tiap bulan.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Budhy Nurgianto dari Ternate, Eka Yudha, dan Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Riani Sanusi Putri

Riani Sanusi Putri

Reporter di Tempo

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus