Kementerian PU Buat Direktorat Jenderal Baru, Fokus di Revitalisasi Pasar, Madrasah, dan Stadion

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) membentuk Direktorat Jenderal Prasarana Strategis usai berganti nama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Direktorat baru ini dipimpin Direktur Jenderal Maulidya Indah Junica, yang baru dilantik Menteri PU Dody Hanggodo pada Senin, 20 Januari 2025.

Lantas, tugas apa yang akan ditangani Direktorat Jenderal Prasarana Strategis?

Dody menuturkan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis akan berfokus pada urusan revitalisasi madrasah, stadion atau sarana olahraga, hingga pasar. Sebelumnya, di era Presiden Jokowi, Kementerian PU juga menangani revitalisasi sekolah.

“Tapi kemudian ganti pemimpin, harapan Pak Presiden itu akan diswakelolakan langsung ke sekolah,” kata Dody saat ditemui di Auditorium Kementerian PU pada Rabu, 22 Januari 2025. Walhasil, revitalisasi sekolah akan ditangani Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Adapun dalam rencana kerja pada 2025 di sektor Prasarana Strategis, Kementerian PU menargetkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) madrasah yang di 33 provinsi yang terdiri dari 2.120 unit. Kemudian, renovasi 9 unit perguruan tinggi di 9 kabupaten/kota, renovasi/rehabilitasi lima unit pasar di lima kabupaten/kota, serta rehabilitasi tiga unit prasarana olahraga di tiga kota.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya mengatakan tahun ini merupakan tahun yang penting untuk menentukan milestone atau pijakan awal dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta mewujudkan misi Asta Cita.

“Kita harus meyakinkan pembangunan infrastruktur ke depan semakin tepat sasaran, semakin efisien, dan semakin berdampak langsung baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan kesejahteraan rakyat,” kata AHY dalam rapat koordinasi di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Rabu, 8 Januari 2025.

Pilihan Editor: Dalih Prabowo Tak Hentikan Proyek-proyek Infrastruktur