Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan ikan olahan dalam kemasan kaleng atau ikan kaleng sebagai salah satu menunya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo. Ia menyatakan menu ikan kaleng itu bakal meningkatkan asupan protein dan gizi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat ini, kata Budi, KKP sedang mendata pelaku usaha ikan kaleng yang kemudian untuk diusulkan ke Badan Gizi Nasional. "Sekarang semua produk (ikan kaleng) kami list, kami akan ada rapat koordinasi, kami sampaikan, semua sedang berjalan. Dalam waktu dekat kami akan usulkan ke Badan Gizi," ujarnya di Jakarta, Selasa, 12 November 2024, seperti dikutip dari Antara.
Data ikan kaleng yang didapatkan KKP itu bakal diserahkan dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari upaya mendukung program gizi nasional.
Menurut Budi, penggunaan ikan kaleng akan jadi solusi alternatif bagi masyarakat di wilayah daratan, di mana akses ke ikan segar terkendala oleh keterbatasan rantai pendingin. Dengan begitu, sumber protein dan gizi dari ikan akan tetap didapatkan masyarakat meskipun selama ini sulit mengakses ikan segar, terutama di wilayah daratan yang jauh dari pesisir.
"Kalau di pantai, pesisir itu kan dekat dengan ikan segar. Namun ketika mulai ke arah daratan, bahan baku tingkat rantai dinginnya belum terbangun, maka ikan kaleng itu salah satu solusi," tuturnya.
Lebih jauh, Budi menerangkan, KKP berkomitmen meningkatkan edukasi publik mengenai ikan kaleng, termasuk menjelaskan bahwa produk olahan ikan kaleng yang memenuhi standar SNI aman dikonsumsi. Edukasi ini penting, menurut dia, untuk menghilangkan stigma bahwa ikan kaleng tidak sebaik ikan segar, terutama di dapur-dapur dan pengolah makanan.
"Kami akan sosialisasi tentang olahan yang sudah memenuhi standar-standar SNI, itu layak konsumsi, Ini adalah satu hal yang sebetulnya menjadi langkah kami ketika kita harus melakukan edukasi kepada (masyarakat)," kata Budi.
Foto 
