Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Arya Sinulingga, menegaskan komisaris perusahaan pelat merah itu ditunjuk dari orang-orang yang memiliki latar belakang sebagai politisi. Arya mengatakan tak ada larangan bagi orang dengan latar belakang berpolitik menduduki jabatan komisaris.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Selama itu kompeten, ya enggak ada masalah dong. Kita enggak mengatakan yang berlatar belakang politik enggak boleh,” kata Arya, menanggapi pertanyaan komisaris yang ditunjuk berasal dari pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Rabu, 12 Juni 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut Arya, BUMN membutuhkan orang dengan latar belakang politik. Berbeda dengan perusahaan swasta. Alasannya, kebijakan maupun keputusan besar di BUMN harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Baik itu penggabungan perusahaan (merger), perusahaan induk (holding), initial public offering (IPO), maupun memperoleh penyertaan modal negara (PMN) penugasan pasti membutuhkan DPR. “Mau dibubarkan juga (melibatkan) DPR,” tutur dia.
Pernyataan anak buah Erick Thohir ini merespons sejumlah politisi yang ditunjuk menjadi komisaris, seperti mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natalie yang ditunjuk sebagai Komisaris MIND ID—perusahaan tambang raksasa. Dewan Pembina Gerindra Fuad Bawazier ditunjuk menjabat Komisaris Utama MIND ID.
Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). kader Gerindra Siti Nurizka Puteri Jaya juga diberi jabatan Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Sebelumnya Siti adalah anggota Komisi III DPR.
Selanjutnya: Arya mengatakan, banyak kebijakan perusahaan negara berhubungan dengan politik....
Arya mengatakan, banyak kebijakan perusahaan negara berhubungan dengan politik. Hal itu berbeda dari perusahaan swasta. Alasannya saham perusahaan pelat merah itu dimiliki oleh negara. “Makanya harus ada persetujuan dari rakyat yang diwakili oleh DPR. Karena itu, tak mungkin tidak ada unsur politik,” ujar dia.
Arya menuturkan, setiap keputusan vital di dalam perusahaan BUMN akan berkaitan dengan politisi di DPR. Dia menjelaskan sejak BUMN ada dan sampai hari ini, di dalamnya diisi oleh orang-orang yang berkiprah di dunia politik. “Enggak boleh kita munafik dan enggak boleh menafikan kalau unsur politik enggak masuk dalam BUMN,” kata dia.
Di zaman presiden B.J. Habibie, Abdurrachman Wahid alias Gusdur, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo atau Jokowi, BUMN diisi oleh para politisi. Sebab itu, dia mengatakan, antara perusahaan negara dan swasta sangat berbeda. Keberadaan politisi di perusahaan BUMN tak bisa dipertentangkan.
“Hei…, jangan lupa! Banyak keputusan, kebijakan di BUMN itu tergantung pada DPR,” kata dia.
Pilihan Editor:
