Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengaku belum mengetahui rencana Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membentuk satuan tugas (satgas) barang impor. Rencana itu muncul usai Cak Imin mengadakan rapat tingkat menteri di kantornya di Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024 lalu. “Satgas impor yang mana ya? (Dari Pak Muhaimin Iskandar, jawah Tempo). Oh. Saya belum tahu,” kata Budi Santoso kepada wartawan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kendati begitu, Budi Santoso memastikan satgas pengawasan impor ilegal yang pernah dibentuk Menteri Perdagangan saat itu, Zulkifli Hasan, pada Juli 2024 saat ini masih menangani barang-barang impor yang tak sesuai prosedur. Ia berujar, satgas ini bekerja sampai bulan ini. “Nah nanti kami evaluasi satgas impor,” katanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketika ditanya apakah Cak Imin telah berkoordinasi dengannya ihwal rencana pembentukan satgas ini, Budi Santoso tak menjawab lugas. Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan siapa saja. Pasalnya, kata dia, satgas impor ilegal yang pernah dibentuk Zulhas juga beranggotakan dari berbagai kementerian.
Budi Santoso menambahkan, satgas impor ilegal telah berjalan lama. Meski satgas ini akan berakhir pada bulan ini, ia masih membuka opsi untuk memperpanjang masa kerjanya. “Kalau misalnya kami perlu memperpanjang, ya dirasa perlu, ya nanti kami memperpanjang,” kata pejabat karier Kementerian Perdagangan (Kemendag) ini.
Sedangkan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, Satgas Barang Impor yang akan dibentuk berbeda dengan Satgas Impor Ilegal yang pernah dibentuk Zulhas. Pasalnya, Satgas anyar ini juga akan menyasar impor ilegal. “(Sasarannya) ada yang legal, ada yang ilegal,” kata Ferry kepada Tempo, Kamis, 5 Desember 2024.
Ferry bercerita, usulan pembentukan satgas impor ini pertama kali mencuat dalam rapat tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Selasa, 3 Desember 2024.
Menteri yang hadir dalam rapat itu yakni Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal diwakili oleh wakilnya, Riza Patria. Sedangkan Ferry hadir mendampingi Budi Arie.
Dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ferry mengatakan, Satgas akan bertugas mengkaji dan mengevaluasi dampak impor terhadap masyarakat, khususnya UMKM.
Langkah ini menjadi bentuk perlindungan sosial dan ekonomi dari kementrian-kementerian di bawah kementerian koordinator itu. “Banyak sekali impor yang terdampak seperti susu dan produk pangan lainnya,” kata Ferry, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Syarikat Islam (SI) itu.
