Momen

ENERGI
Pemerintah Setop Anggaran Pembangkit ’Hijau’

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral tidak akan membiayai pembangunan pembangkit listrik yang berasal dari energi baru terbarukan menggunakan anggaran negara. Pengembangan energi bersih ke depan akan diserahkan sepenuhnya kepada PT PLN (Persero). "Kami menyerahkan proyek pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro kepada PLN, sehingga proyek dari pusat berhenti," ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rida Mulyana di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Sejak 2011 hingga 2017, Kementerian Energi mengalokasikan anggaran pembangunan pembangkit energi bersih hingga 51 megawatt. Proyek ini sudah melistriki 97 ribu keluarga di seluruh Indonesia. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 3,01 triliun. Belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 112 pembangkit yang dibangun pemerintah mengalami kerusakan ringan dan berat. Nilai kerugian karena kerusakan ini, menurut catatan BPK, mencapai Rp 467 miliar.

APBN
Serapan Belanja Pemerintah Membaik

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sepanjang 2017 cukup baik. Salah satu indikatornya, kata dia, belanja modal, yang dua tahun terakhir rasionya tak pernah menembus 90 persen; tahun ini bisa mencapai 92 persen atau Rp 284 triliun. Begitu juga belanja barang yang terserap 96,6 persen atau Rp 286,5 triliun. Meski belanja pegawai turun dari 98,4 ke angka 93 persen, nilainya masih lebih besar dari tahun lalu, yakni sebesar Rp 310 triliun.

"Belanja negara yang efektif bisa menyokong target pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen," ujarnya Selasa pekan lalu. Kenaikan belanja pemerintah, menurut Sri, tak lepas dari penerimaan pajak tahun lalu yang mencapai Rp 1.339,8 triliun dari target Rp 1.450,9 triliun. Defisit juga terjaga di level 2,57 persen atau lebih rendah dari ambang batas 2,62 persen.

MONETER
Terbebas Siklus Sepuluh Tahunan

GUBERNUR Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan Indonesia tak akan terkena siklus krisis sepuluh tahunan pada 2018. Menurut bekas Menteri Keuangan tersebut, fundamen ekonomi Tanah Air, terutama di sisi moneter, sudah jauh lebih baik dibanding dua dekade lalu. Ketahanan moneter Indonesia, kata dia, bisa dilihat dari indeks inflasi dan nilai tukar mata uang. "Realisasi inflasi tiga tahun terakhir sesuai dengan target," ujarnya Rabu pekan lalu.

Menurut data Badan Pusat Statistik, inflasi sepanjang 2017 sebesar 3,61 persen. Raihan tersebut masih sesuai dengan target 3-5 persen. Selain itu, kata Agus, rupiah stabil sepanjang 2017. Dia mencatat volatilitas rupiah sepanjang tahun lalu hanya 2,3 persen, jauh lebih baik dari 2016 yang berfluktuasi 8 persen. Selain itu, cadangan devisa hingga November sebesar US$ 125,9 miliar, cukup menjadi cadangan perdagangan internasional hingga delapan bulan impor.

PERTANIAN
Subsidi Benih Tidak Dicabut

MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah tidak akan mencabut kebijakan subsidi benih pada tahun ini. Dengan demikian, ia meyakinkan bahwa para petani tetap bisa mendapat benih berkualitas dari pemerintah.

Amran menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan Rp 1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 untuk program subsidi benih tersebut. Kementerian Pertanian akan mendistribusikan subsidi benih kepada petani melalui program mandiri benih 1.000 desa. "Benih ini akan dibagikan gratis kepada para petani," kata Amran, Selasa pekan lalu.

Pemerintah akan menyediakan beberapa jenis benih, di antaranya benih padi untuk 3 juta hektare sawah, benih jagung untuk 4 juta hektare ladang, dan benih kedelai untuk 500 ribu hektare lahan.