Cara Daerah Beri Insentif Pajak Hiburan

Suasana di Retro Karaoke, Bandung, Jawa Barat, 1 Februari 2024. Tempo/Prima mulia

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati Christyana mengatakan regulasi ini sudah mempertimbangkan masukan dari banyak pihak mengenai perlunya penerapan tarif pajak baru bagi kelompok hiburan tertentu atas pertimbangan sosial-religius. Selain menjadi pendapatan daerah, dia menjelaskan, pajak sebagai instrumen fiskal bisa berfungsi sebagai pengendali konsumsi.

Tapi pandangan itu dibantah Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor, Jawa Barat, Yuno Abeta Lahay. Menurut Yuno, pemerintah seharusnya meningkatkan pengawasan, bukan menaikkan nilai atau tarif pajak. “Kalau memang ada hal-hal yang negatif dan tidak sesuai dengan aturan, ditindak saja oleh pemerintah karena punya kewenangan," ucapnya. 

Ketua PHRI Kabupaten Badung, Bali, Rai Suryawijaya, mengatakan kebijakan ini menjadi kejutan di awal tahun. Sembari menunggu waktu, Rai berharap Pemerintah Provinsi Bali atau bupati dan wali kota bisa mengeluarkan mereka dari ketentuan pajak yang tinggi. Dalam waktu dekat, PHRI bersama Gabungan Industri Pariwisata Indonesia bakal mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang HKPD ke Mahkamah Konstitusi. 

Bukan hanya pengusaha hiburan di Bandung dan Bali yang meradang. Di Kota Bogor, penerapan tarif pajak hiburan juga mengundang reaksi. Sejumlah pengusaha jasa hiburan sudah bersurat kepada pemerintah kota agar audiensi bisa segera digelar. Namun Wali Kota Bogor Bima Arya tak mau sepenuhnya disalahkan. “Saat sosialisasi, pelaku usaha lebih banyak bertanya tentang tata cara pemungutan pajak,” tuturnya kepada Tempo. 

Jumlah penerimaan pajak hiburan di Bogor memang cukup tinggi. Pada 2022, Pemerintah Kota Bogor menargetkan penerimaan pajak hiburan Rp 22 miliar, sementara yang terkumpul di akhir tahun senilai Rp 22,605 miliar atau 103 persen dari target. Saat ini, kata Bima, Pemerintah Kota Bogor sedang menyusun peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara pemungutan pajak. “Termasuk pemberian insentif bagi wajib pajak,” ujarnya.

Ketika banyak pengusaha memprotes tarif pajak hiburan 40-75 persen, pada 19 Januari 2024 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran tentang petunjuk pelaksanaan pajak hiburan yang membuka ruang bagi kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal. Surat edaran itu juga menyatakan tarif pajak hiburan kembali ke peraturan lama sambil menunggu uji materi di Mahkamah Konstitusi berjalan.

Dalam pernyataannya, Tito Karnavian mengatakan ada beberapa daerah yang sudah menerapkan kebijakan insentif fiskal untuk pelaku usaha jasa hiburan tertentu. Insentif ini menjadi kompensasi kenaikan tarif pajak hiburan yang semula tanpa batas bawah. “Di Bali, pemerintah setempat mengundang pengusaha tempat hiburan dan mereka akan memberikan insentif," tuturnya.

Berbekal surat itu pula, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta kemudian meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa merumuskan kebijakan tentang insentif pajak. Pemerintah Badung memberi respons cepat mengingat pelaku industri daerah itu menolak keras aturan baru pajak daerah.

Di Badung, jumlah tempat hiburan seperti bar cukup banyak. Data Badan Pendapatan Daerah Badung mencatat setidaknya ada 705 wajib pajak hiburan di kabupaten itu. “Sesuai dengan perintah Bupati kepada saya, untuk mencarikan celah hukum demi meringankan (pengusaha) sesuai dengan kebijakan fiskal kami,” kata Arnawa.

Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Badung, Ni Putu Sukarini, memastikan Pemerintah Kabupaten Badung tidak mengubah besaran nilai pajak. Namun mereka menerapkan pengurangan besaran dari rancangan peraturan bupati berupa kebijakan fiskal. “Dari simulasi kami sebesar 62,5 persen sehingga yang dibayarkan konsumen tetap 15 persen,” ujar Sukarini.