Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Pengusaha mendatangi sejumlah menteri, meminta revisi pajak hiburan.
Asosiasi Spa lebih dulu mengajukan gugatan uji materi pajak hiburan.
Ada kekisruhan yang disebabkan oleh penyusunan aturan yang tak berkualitas.
HARI masih pagi ketika rombongan pengusaha jasa hiburan tiba di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jumat, 26 Januari 2024. Belasan pengusaha diskotek, karaoke, klub malam, hingga bar itu hendak bertemu dengan Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas penetapan tarif pajak hiburan yang belakangan menjadi polemik. "Kalau pajak itu diterapkan, bisa habis kita," kata Efrat Tio, pemilik restoran dan pub Black Owl di Jakarta Utara, yang hadir di sana.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Amelia Rahima dan Retno Sulistyowati berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Kecolongan Pasal Pajak Hiburan"
