Mengapa Pembangunan di IKN Mandek Setelah Groundbreaking

AKHIR pekan ini, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadwalkan pertemuan dengan Forum Komunikasi Pengusaha IKN. Forum ini menjembatani kontak antara investor dan Otorita IKN. Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyatakan pertemuan tersebut bertujuan membahas kepastian waktu pembangunan proyek para investor. 

Otorita IKN sudah menggelar delapan groundbreaking atau seremoni peletakan batu pertama selama 2023-2024 dengan total nilai investasi Rp 58,4 triliun. Namun belum semua terealisasi hingga saat ini. 

Menurut Agung, agenda kali ini berfokus kepada para investor di sektor perhotelan. "Jumat ini kami akan melakukan pertemuan dengan forum komunikasi investor IKN dan para pengusaha perhotelan," tuturnya, Senin, 24 Februari 2025.

Otorita sudah mengantongi komitmen pembangunan beragam penginapan di Nusantara, seperti rencana PT ARCS House Wisata Indonesia mendirikan Hotel Jambuluwuk serta PT Pakuwon Jati Tbk yang bekerja sama dengan Marriott International untuk membangun tiga hotel, yaitu Westin, Four Points, dan Tribute Portfolio.

Pertemuan semacam ini bukan pertama kalinya. Otorita pernah menggelar diskusi dengan investor dari sektor perbankan untuk menanyakan kepastian pembangunan kantor institusi tersebut.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa forum itu memberikan kejelasan buat pihaknya. "Dari situ, ada enam bank yang akan membangun setelah Lebaran ini," tuturnya pada Senin, 24 Februari 2025. Targetnya, kantor sejumlah bank, seperti PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri Persero Tbk, bakal beroperasi pada 2026. 

Basuki menjelaskan, ada banyak faktor yang membuat konstruksi beragam proyek belum dimulai. Salah satunya, ada kesepakatan antara pemerintah dan pemilik modal untuk memberi jarak satu setengah tahun sejak groundbreaking hingga pembangunan berlangsung. Dia membantah anggapan bahwa pertemuan dengan para investor itu akibat lambatnya pembangunan. "Jadi bukan karena sangat lama (membangunnya)."

Minimnya realisasi pembangunan di IKN setelah hiruk-pikuk groundbreaking menjadi sorotan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait pada awal tahun lalu. "Yang groundbreaking memang banyak, tapi yang membangun sedikit," ujarnya di Kantor Presiden, Selasa, 21 Januari 2025. 

Melihat kondisi ini, pemerintah memutuskan mengevaluasi komitmen para pengusaha. Pemerintah menanyakan kesanggupan para pemilik modal ini meneruskan investasi. Pasalnya, pemerintah ingin mempercepat pembangunan ibu kota baru.

Mereka yang menyatakan sanggup harus mengikuti lini masa penyelesaian proyek masing-masing. "Kalau mereka tidak sanggup, akan diberikan kepada yang lain," tutur Maruarar.

Pembangunan gedung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 13 Februari 2025. Antara/Aditya Nugroho

Anggota Dewan Penasihat Forum Komunikasi Pengusaha IKN, Sony Subrata, mengkonfirmasi agenda pertemuan investor dan Otorita pada Jumat, 28 Februari 2025. Menurut dia, pertemuan seperti ini sering diselenggarakan kedua pihak. Sebagai investor, mereka mengapresiasi forum tersebut. 

Sony mengatakan komitmen para investor sejauh ini masih sama. "Mereka masih cukup positif terhadap prospek IKN ke depan," katanya kepada Tempo, Selasa, 25 Februari 2025. Itu sebabnya ia tak mendengar ada satu pun perusahaan yang telah melakukan groundbreaking berencana mundur dari Nusantara. Proses pembangunan pun masih berjalan sesuai dengan jadwal. 

Sony, yang juga menjabat Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, menyebutkan tak ada kendala berarti ihwal realisasi pembangunan di IKN. "Tantangan yang dihadapi para investor, kalaupun ada, sebenarnya hanya seputar administrasi," ujarnya. Jika Otorita IKN bisa menjaga komunikasi yang baik dengan para investor seperti sekarang, dia yakin tak akan ada masalah. 

Sekretaris Forum Komunikasi Pengusaha IKN Theresia Rustandi menyatakan para pengusaha masih mendukung program pembangunan Nusantara. Mereka masih optimistis terhadap potensi kawasan ini melihat komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pemindahan ibu kota. "Berat di awal. Tapi, jika sudah bergerak, secara natural akan berputar sendiri tanpa harus didorong-dorong lagi," ujarnya. 

Keberlanjutan IKN disampaikan oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurthi Yudhoyono pada 6 Februari 2025. Dukungan pemerintah terhadap pembangunan IKN tecermin dari alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029.

Setelah selesai dengan pembangunan istana negara, kini pemerintah berfokus mendirikan fasilitas untuk lembaga legislatif dan yudikatif. "Anggaran tersebut akan digunakan sesuai dengan tahapan dan rencana yang disusun sejak awal," ucapnya. Jika tak ada aral melintang, Prabowo berencana berkantor di Nusantara mulai 17 Agustus 2028. ●

Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.