Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengatakan sebanyak 190 dapur telah siap beroperasi di hari pertama pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) pada Senin, 6 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Hasbi, dapur makan bergizi gratis tersebut akan dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kemudian, ada juga di Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Hasbi juga menjelaskan nantinya, setiap dapur makan bergizi gratis akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini akan bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi makan bergizi gratis, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur makan bergizi gratis dengan ketat.
“BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” kata Hasbi dalam keterangan resminya pada Ahad, 5 Januari 2025.
Ke depan, pemerintah menargetkan jumlah dapur makan bergizi gratis ini terus meningkat setiap harinya. "Kami harapkan target 937 dapur makan bergizi gratis dapat tercapai pada akhir Januari 2025," ucap Hasbi.
Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan itu berharap pada tiga bulan pertama program makan bergizi gratis bisa menyentuh 3 juta penerima manfaat. Penerima manfaat itu terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.
“Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” kata dia.
Pilihan Editor: Tarif Listrik Triwulan I 2025 Tidak Berubah, Berikut Rinciannya