Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Boyolali - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tak menampik saat ini banyak keluhan dari para pemilik kantin sekolah kena imbas dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun, ia berjanji ke depan, program tersebut bakal melibatkan lebih banyak pihak sebagai mitra seperti UMKM, warung Tegal, termasuk pemilik kantin, dalam penyediaan makan bergizi gratis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Untuk tahap awal ini karena pola pendanaan, seperti yang kita tahu, tanggal 6 (6 Januari 2025) ini program sudah launching. Sementara kami baru bisa buka blokir APBN tanggal 6, sehingga pada tahap awal ini kami menggandeng siapa saja yang bisa memberikan kontribusi di awal," ungkap Dadan ketika ditemui awak media seusai meninjau dapur Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Wong Solo di Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu, 15 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dadan menjelaskan Badan Gizi Nasional kini tengah mengupayakan agar dana APBN itu masuk ke rekening BGN lebih awal, sehingga ke depan tidak ada lagi yang harus menangani dulu program ini di awal.
"Sehingga UMKM, pengusaha kantin, warung tegal, dan lain sebagainya nanti bisa ikut terlibat. Ke depan ya, ini sedang dalam penyesuaian-penyesuaian, mohon sabar, kami lakukan secepatnya," katanya.
Dadan menyebut saat ini pelaksanaan program makan bergizi gratis baru mencapai 0,7 persen dari keseluruhan program. Tahun ini, Badan Gizi Nasional akan fokus dulu dengan penggunaan dana senilai Rp 71 triliun dari APBN untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat.
Terkait prosedur kerja sama antara Badan Gizi Nasional dengan kantin sekolah, Dadan menjelaskan mekanismenya sama dengan yang lain. Ia mengatakan peminat bisa mencari informasi seputar mekanisme menjadi mitra BGN dalam program makan bergizi gratis itu dengan membuka website Badan Gizi Nasional.
"Tidak usah percaya dengan pihak luar, cukup berkunjung ke website Badan Gizi Nasional di situ ada option "Mitra" atau mau langsung juga dengan klik di Google untuk pencarian informasi menjadi Mitra Badan Gizi Nasional. Nanti isi semua kolom yang ada di situ dan kami akan verifikasi secara terpusat," tutur dia menjelaskan..
Dadan mengatakan target Badan Gizi Nasional untuk keberadaan mitra tersebut tentunya bisa merata ke semua daerah di Indonesia. Terlebih perkiraan penerima manfaat program jumlahnya 82,9 juta orang.
"Target utama sebetulnya ke 82,9 juta penerima, tapi karena anggaran baru Rp 71 triliun jadi yang Januari sampai April (2025) kami akan melayani 3 juta penerima manfaat terlebih dulu melalui 932 SPPG," katanya.
Selanjutnya, untuk bulan April hingga Agustus 2025 akan naik untuk menangani minimal 6 juta penerima manfaat yang dilayani oleh 2.000 SPPG dan akhir Agustus ke Desember itu akan menjadi 5.000 SPPG yang akan melayani minimal 15 juta sampai 17,5 juta penerima manfaat
"Jadi Rp 71 triliun itu selama 2025 dan Alhamdulillah sekarang sudah ada 220 SPPG di seluruh Indonesia yang mencakup 31 provinsi. Jumlahnya akan bertahap bertambah dari waktu ke waktu itu," kata Dadan.
Dadan menyebut sebanyak 220 SPPG itu semuanya swasta. Sebab BGN sendiri baru akan membangun sebanyak 1.542 SPPG yang ditargetkan selesai Agustus 2025.
"Jadi semua sekarang yang mensukseskan kami (program makan bergizi gratis) adalah mitra, baik itu instansi pemerintah, kementerian lain, maupun pihak ketiga," ungkap dia.
Berdasarkan database Badan Gizi Nasional, Dadan mengatakan saat ini sudah ada lebih dari 13 ribu yang mendaftar sebagai Mitra BGN dan saat ini sedang dalam proses seleksi. "Saat ini sudah seribuan yang kami seleksi," kata Dadan.
Foto 
