Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor yang disebutnya sebagai timbal balik atau ‘Reciprocal Tariffs’ pada Rabu, 2 April 2025. Tarif baru yang dikenal sebagai tarif Trump itu diterapkan terhadap impor yang masuk ke AS dari berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aturan main perdagangan diumumkan Donald Trump di Area Rose Garden, Gedung Putih, pada Rabu sore. Amerika juga bakal mengenakan tarif dasar paling rendah 10 persen untuk semua barang impor yang masuk. Sementara itu, beberapa negara dikenakan tarif timbal balik khusus atau resiprokal yang lebih tinggi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam pidatonya, Presiden AS dari Partai Republik itu menunjukkan daftar negara dan besaran tarif resiprokal yang ditetapkan. Menurut unggahan Gedung Putih di Instagram, Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.
Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS. Negara yang dikenakan tarif timbal balik tertinggi adalah Kamboja, yakni 49 persen. Trump menjelaskan penerapan tarif balasan karena beberapa negara dianggap telah menerapkan tarif terlebih dahulu atas barang impor asal AS.
Misal Vietnam yang dikenakan tarif timbal balik 46 persen. Menurut Trump negara tersebut selama ini memiliki negosiasi yang baik dengan Amerika. “Permasalahannya adalah mereka mengenakan tarif 90 persen kepada kami, dan kami akan menerapkan tarif 46 persen kepada mereka,” ujar Trump dalam pidatonya di gedung putih seperti dikutip Tempo dari siaran langsung Sky News, 2 April 2025.
Menanggapi hal tersebut, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan secara rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS sebesar 10,3 persen. Pangsa pasar tersebut terbesar kedua setelah ekspor Indonesia ke Cina.
Penerapan tarif tambahan pada produk-produk asal Indonesia akan berdampak secara langsung dan signifikan pada penurunan ekspor Indonesia ke AS. Pelaku ekspor komoditas unggulan—seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, dan produk pertanian—akan terkena biaya yang tinggi. “Dampaknya adalah melambatnya produksi dan lapangan pekerjaan,” ujar Eisha dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 April 2025.
Untuk itu, Indef menyarankan sejumlah langkah yang perlu ditempuh pemerintah untuk menghadapi kebijakan tarif Trump itu. Eisha berpendapat Indonesia perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS secepatnya.
Negosiasi yang dilakukan sesegera mungkin ini agar dapat meminimalkan atau mengurangi dampak tarif impor bagi produk ekspor Indonesia ke AS. “Kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS,” katanya.
Kemudian, Eisha menyebut pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral dan multilateral, serta inisiasi perjanjian kerja sama dengan negara non-tradisional. Hal tersebut untuk mendorong ekspor produk terdampak, yakni tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, dan produk pertanian serta perkebunan. “Sehingga, pelaku ekspor dan industri terdampak dapat mengalihkan pasar ekspor,” tutur dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengimbau pemerintah mempercepat perjanjian dagang dengan negara-negara Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika, untuk mendiversifikasi pasar ekspor sehingga dapat mengurangi ketergantungan ke Amerika Serikat.
"Percepat perjanjian dagang dengan Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika agar ketergantungan kepada AS berkurang," kata Anggawira saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 3 April 2025.
Anggawira menyebut diversifikasi pasar ekspor dengan akselerasi perjanjian dagang adalah kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk jangka menengah. Dalam jangka pendek, kata dia, pemerintah perlu meyakinkan pelaku pasar dengan komitmen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar, di antaranya dengan intervensi di pasar keuangan dan stimulus bagi dunia usaha terdampak.
Perluasan sasaran dagang, kata dia, juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP). RCEP adalah blok perdagangan di Asia Pasifik yang melibatkan 15 negara dengan porsi sepertiga dari total ekonomi global. "Mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian RCEP untuk meningkatkan ekspor ke Asia-Pasifik," kata Anggawira.
Menurut dia, Pemerintah Indonesia perlu merespons cepat dan tepat kebijakan Trump yang disebut pemimpin negara adidaya itu sebagai "Hari Pembebasan". Respons tepat dan cepat pemerintah akan memberi dampak nyata bagi pengusaha, katanya."Jika tidak ada langkah konkret, ketidakpastian ekonomi bisa semakin dalam dan berdampak negatif," lanjut dia.
Ervana Trikarinaputri dan Ilona Estherina berkontribusi dalam tulisan ini.
