Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta -PT PLN (Persero) menolak atau menyatakan tidak berminat mengelola lima wilayah kerja panas bumi yang ditawarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Lima wilayah kerja panas bumi yang ditawarkan ke pada PLN yakni WKP Wapsalit berkapasitas 5 MW di Maluku, Sumani 20 MW di Sumatera Barat, Lainea 20 MW di Sulawesi Tenggara, Suwawa 10 MW di Gorontalo, dan Cubadak 10 MW di Sumatera Barat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan, berdasarkan kajian, keenam WKP tersebut membutuhkan biaya produksi yang mahal sehingga perseroan tidak berminat untuk mengelolanya. PLN berupaya melakukan efisiensi produksi dengan mengelola pembangkit berbiaya murah untuk terus menekan nilai tarif listrik di masyarakat.
"Ada lima setelah studi menghasilkan biaya yang mahal, jadi kami tolak, kami ambil yang cantik-cantik jangan yang jelek," katanya, Jumat, 28 Juni 2019.
Vice President Energy Panas Bumi PLN Aris Edi Susangkiyono mengatakan saat ini perseroan lebih berfokus untuk mengerjakan proyek delapan WKP yang sudah ada. Adapun PLN masih melakukan pra studi kelayakan pada delapan wilayah kerja panas bumi dengan kapasitas total 290 MW yang ditugaskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelum ditargetkan beroperasi komersial antara tahun 2024 atau 2025.
Delapan WKP yang sedang masuk tahap studi kelayakan atau feasibility study yakni Songa Wayaua di Maluku Utara berkapasitas 10 MW, Atedei berkapasitas 5 MW di NTT, Gunung Sirung 5 MW di NTT, Gunung Tangkuban Perahu 55 MW di Jawa Barat, Oka Ile Ange 10 MW di Pulau Flores, Gunung Ungaran 55 MW di Jawa Tengah, Kepahiang 110 MW di Bengkulu, Danau Ranau 40 MW di Lampung.
Pada tahun ini perseroan masih membentuk kemitraan dan mengurus pendanaan pada delapan WKP tersebut. Jika kemitraan sudah terbentuk, pada 2020 akan dilakukan eksplorasi yang bisa memakan waktu hingga dua sampai tiga tahun. Kemungkinan, WKP tersebut baru bisa dioperasikan antara 2024 atau 2025.
Menurutnya, PLN sangat memandang penting pengembangan energi baru terbarukan atau EBT untuk pembangkitan. Selain, ingin memanfaatkan potensi energi panas bumi yang menurutnya cukup berlimpah di Indonesia.
"Masih, kami fokus pada WKP yang ada dulu. Istilahnya bukan ditolak [enam WKP yang ditawarkan] namun belum berminat," katanya.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, total sumber daya panas bumi yang dimiliki Indonesia sekitar 25.386,5 Megawatt Electric (MWe), tetapi hanya 1.948 MWe yang diproduksi dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
PLTP yang berproduksi saat ini semuanya bersumber dari sistem panas bumi temperatur tinggi yang sebagian besar berada di Jawa dan Sumatera. Sementara itu, potensi panas bumi temperatur menengah di Indonesia tersebar di 167 lokasi dari total 349 lokasi panas bumi yang teridentifikasi. Lebih rinci, potensi panas bumi temperatur menegah adalah sekitar 46% atau total sumber daya sebesar 8.677 MWe.
Sebagian besar potensi panas bumi temperatur menengah berada di Indonesia bagian Timur, dengan 60% area prospek panas bumi dengan sumber daya panas bumi temperatur menengah berada di daerah Bali, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara.
Baca berita tentang PLN lainnya di Tempo.co.
Foto 
