Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menghawatirkan kondisi usaha hotel domestik setelah muncul kebijakan efisiensi anggaran. Berdasarkan hitungan PHRI, pemangkasan anggaran bisa menyebabkan bisnis akomodasi dan perhotelan nasional kehilangan pendapatan hingga Rp 12,4 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan instruksi efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025. Perjalanan dinas dan kegiatan pertemuan atau meeting merupakan komponen dana yang diminta oleh kepala negara untuk dipangkas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Haryadi pemangkasan anggaran itu bisa berdampak signifikan bagi usaha akomodasi dan penginapan, karena pangsa pasar bisnis perhotelan dari belanja pemerintah masih cukup besar. “Tahun 2024 segmen pasar pemerintah secara nasional adalah sekitar 40 persen,” ujarnya kepada Tempo, Sabtu, 15 Februari 2025.
Berdasarkan hitungan PHRI pada 2024, total keuntungan perhotelan seluruh Indonesia dari pasar pemerintah sebesar Rp 24,8 triliun. Terdiri dari akomodasi atau keterisian kamar sekitar Rp 16,5 triliun dan meeting Rp 8,2 triliun.
Sehingga, jika perjalanan dinas dan kegiatan pertemuan dipangkas 50 persen saja, maka kerugiannya bakal mencapai Rp 12,4 triliun. Haryadi memaparkan hotel bintang 3 dan 4 jika ditotal mengumpulkan Rp 14,1 triliun dari pasar pemerintah pada 2024. Selain itu, hotel bintang 5 juga bakal rugi karena bergantung 2,4 triliun dari pangsa pasar pemerintah.
Selain itu, kebijakan efisiensi juga berdampak signifikan bagi hotel-hotel di luar pulau Jawa. Data PHRI memaparkan bisnis perhotelan di daerah luar Jawa bahkan menggantungkan keuntungan dari pasar pemerintah sampai 70 persen.
Haryadi yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu mendukung efisiensi anggaran. Namun menurut dia saat ini bisnis perhotelan masih sulit beralih dari segmen pasar pemerintah. "Karena belum adanya arah kebijakan yang jelas mendukung pariwisata domestik."
Dia khawatir jika hal ini dibiarkan, maka bakal berdampak pada bisnis lain. Bisnis yang selama ini menjadi pemasok bagi hotel yang bakal terdampak adalah usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM hingga pertanian lokal.
Hal yang menurut dia juga perlu diantisipasi adalah kerugian hotel yang bisa berdampak pada efisiensi tenaga kerja. Selain itu, pendapatan hotel yang seret juga bisa menyebabkan kredit macet bisnis perhotelan di perbankan. Sehingga dia meminta pemerintah membantu memikirkan solusi kebijakan bagi usaha perhotelan dan pariwisata nasional.
Foto 
