Pemicu Harga Beras Mahal: Pungli. Siapa Pelakunya?

Pemerintah menggandeng Perpadi, sebagai bagian dari ekosistem pangan, dalam upaya penguatan stok dan stabilisasi harga beras di pasar. Dalam Rapat Kerja Nasional Dewan Pimpinan Pusat Perpadi di Surakarta, Jawa Tengah, pada 23 Oktober 2023, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah menjalankan langkah stabilisasi harga beras melalui beras SPHP dari Bulog serta penggilingan padi. Badan Pangan Nasional menyiapkan 200 ribu ton beras yang akan disalurkan melalui penggilingan padi untuk membantu distribusi beras kepada konsumen.

Tapi, pada kenyataannya, Djunaidie menambahkan, tak mudah mendapatkan pasokan beras SPHP dari Bulog. Menurut dia, kondisi ini berbeda dengan klaim Kantor Divisi Regional Bulog Jawa Timur yang selalu mengatakan stok beras SPHP cukup. Djunaidie menyebutkan salah satu kendala di Bulog Kantor Cabang Madura adalah pejabatnya tidak bisa dihubungi. 

Dari sisi aturan, Djunaidie melanjutkan, sebenarnya tidak ada pungutan atas permintaan beras kepada Bulog. Tapi ia mendengar informasi bahwa ada beberapa pengusaha penggilingan yang dimintai ongkos tambahan. "Berapa nilainya, saya kurang tahu." Djunaidie sebagai Ketua Perpadi Bangkalan mengatakan tidak pernah dipaksa membayar. Tapi dia mengaku biasa mengeluarkan dana Rp 500 ribu untuk biaya kuli di gudang. "Kalau saya pengertian saja," ucapnya. 

Berbeda dengan wilayah lain, pungutan liar atau pungli untuk mendapatkan pasokan beras dari Bulog lebih kentara. Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, misalnya, Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjadi jejaring atau downline pendistribusian beras Bulog dikenai pungutan Rp 250 per kilogram.

Menurut sejumlah pengusaha yang ditemui Tempo, pungutan itu ditarik oleh paguyuban pedagang yang menjadi mitra kerja Bulog. Sedangkan untuk mengeluarkan beras dari gudang Bulog, ada pungutan tambahan Rp 200 per kilogram. 

Sesuai dengan ketentuan Bulog, setiap RPK mendapat alokasi 2 ton beras SPHP per pekan. Dengan memakai asumsi jumlah ini, ongkos tambahan yang harus disediakan pemilik toko beras Rp 900 ribu saban pekan. Ini di luar biaya pembelian beras yang ditetapkan Bulog Rp 9.950 per kilogram. Jika ditambah biaya angkut dan ongkos lain, harga beras di tingkat konsumen bakal melambung melampaui HET.

Di Kalimantan Barat, ada kasus yang berbeda. Ketua Perpadi Provinsi Kalimantan Barat Muhaimin merasa seperti dipingpong. Awalnya ia menghubungi pemimpin Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Barat untuk mendapatkan pasokan beras komersial 1.500 ton bagi organisasinya. Kebetulan Muhaimin mendapat informasi tentang stok cadangan beras pemerintah di wilayah itu yang mencapai 2.000 ton. Stok itu bisa dialihkan penggunaannya menjadi beras komersial dengan persetujuan kantor pusat Bulog. 

Karena itulah pekan lalu Muhaimin terbang ke Jakarta. Dia lantas menghadap Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi pada 27 Februari 2024 dan mendapat sinyal positif. Ketika pulang ke Palangka Raya, Muhaimin semringah dan berharap bisa segera mendapatkan pasokan beras komersial. Sebab, para pengusaha beras yang tergabung dalam Perpadi Kalimantan Barat sudah beberapa pekan puyeng mencari suplai beras. 

Tapi, begitu sampai di Palangka Raya, Muhaimin kecewa karena informasi yang ia terima mendadak berubah. Pemimpin Bulog Kalimantan Barat menyampaikan bahwa stok yang ada akan dipakai untuk cadangan pangan. Ia pun diminta menunggu kapal pengangkut beras impor yang diperkirakan tiba pada Maret 2024. Muhaimin kecewa berat dan curiga ada orang lain yang akan menyerap beras tersebut. “Saya rasa ada permainan,” dia bergumam.

•••

ANEKA masalah dalam rantai pasok beras murah masuk ke meja Sutarto Alimoeso, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perpadi. Mantan Direktur Utama Bulog dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian itu menerima laporan berbagai masalah yang menimpa anggota organisasinya, termasuk kasus di Bangkalan, Indramayu, dan Kalimantan Barat. Keluhan juga muncul dari anggota Perpadi Lampung dan Banten, tapi kemudian bisa diselesaikan dan mereka dapat menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. 

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso di Jakarta, November 2023. Antara/Kuntum Riswan

Menurut Sutarto, persoalan yang terjadi menjadi contoh betapa semrawutnya pendistribusian beras SPHP. Dia mengungkapkan, pedagang beras di wilayah lain bisa memperoleh pasokan dari Bulog dalam jumlah lebih besar dengan mudah. Karena itu, dalam berbagai kesempatan, Sutarto mengusulkan pemerintah dan Bulog memperbaiki skema distribusi beras murah. Sebab, pola penyaluran yang tidak tepat akan membuat tujuan program SPHP tidak tercapai. Harga beras pun tak kunjung turun. “Jangan seenaknya, dan jangan lewat broker,” katanya. 

Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional, pada 2 Maret 2024, harga rata-rata beras medium mencapai Rp 14.320 per kilogram. Harga tertinggi tercatat di Papua Pegunungan yang mencapai Rp 25 ribu per kilogram, sementara yang terendah di Jambi sebesar Rp 12.630 per kilogram. Adapun harga rata-rata beras kelas premium Rp 16.430 per kilogram. Harga tertinggi beras tipe ini juga tercatat di Papua Pegunungan sebesar Rp 26 ribu per kilogram dan harga terendah di Aceh Rp 14.550 per kilogram. 

Sutarto mewanti-wanti agar dalam pendistribusian beras Bulog tidak ada pihak yang memainkan harga. Ia mempersoalkan ketentuan pembelian beras komersial. Untuk order 500 ton ke atas, Bulog memasang harga Rp 11.800 per kilogram. Tapi pembelian di bawah 500 ton berlaku harga Rp 12 ribu per kilogram. “Ini mau membela siapa?” ujarnya. Menurut Sutarto, pihak yang mampu membeli beras di atas 500 ton adalah orang berduit, kebanyakan broker. “Kenapa pemain kecil kena harga lebih mahal?” dia bertanya-tanya. Padahal, Sutarto menambahkan, untuk menjaga stabilitas harga, setiap tindakan yang menimbulkan penyimpangan, termasuk pungli, harus ditindak tegas. 

Ihwal pungutan, kisah di Indramayu bisa menjadi contoh. Para pengelola Rumah Pangan Kita dan Toko Pangan Kita (TPK) yang akan menyalurkan beras SPHP kesulitan memesan kepada Bulog. Mereka bisa mendapatkan barang hanya jika memesan melalui paguyuban pengusaha. "Kalau tidak ada rekomendasi dari paguyuban, susah mendapat persetujuan," tutur seorang pemilik RPK kepada Tempo pada 26 Februari 2024. 

Salah satu paguyuban yang menjadi mitra Bulog di kawasan pantai utara Jawa Barat itu bernama Forum Komunikasi Mitra Kerja Bulog. Paguyuban ini memfasilitasi pemesanan beras bersubsidi untuk 43 anggota, termasuk para pengelola. Sekretaris Paguyuban Forum Komunikasi Mitra Kerja Bulog Muhadi mengaku memungut biaya tambahan Rp 250 per kilogram dari pedagang. “Itu aturan paguyuban untuk biaya operasional kami di sini,” dia menjelaskan pada 26 Februari 2024. 

Muhadi mengklaim tidak ada pemaksaan atas kebijakan ongkos tambahan tersebut. Jika ada anggota yang keberatan, dia mempersilakan mereka keluar dari paguyuban. “Kami sebagai pengusaha juga punya keluarga di rumah. Di sini bukan dinas sosial yang mengedepankan zakat atau sedekah. Kami di sini ya harus ada bayarannya," ujarnya.  

Muhadi mengaku sebagai pengusaha yang bergerak di bidang pemasaran beras. Dia biasa mengirim beras ke beberapa lokasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, mewakili perusahaan penggilingan. Perihal pungutan Rp 200 per kilogram di gudang Bulog, dia mengatakan duit itu digunakan untuk membayar buruh harian yang jumlahnya bisa mencapai 60-70 orang di satu gudang. “Bayangkan kalau seandainya hanya dapat Rp 200 ribu, mau dibagi berapa?” Muhadi juga mengatakan di setiap gudang ada semacam "pihak keamanan". “Di sini kita bicara etika, bukan bicara aturan. Toh, tarifnya bebas, di luar manajemen Bulog.” 

Bongkar muat beras impor asal Thailand dari kapal kargo berbendera Vietnam di Pelabuhan Malahayati, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 1 Maret 2024. Antara/Ampelsa

Saat dimintai tanggapan tentang pungutan di paguyuban, wakil Perum Bulog cabang Indramayu, Desi Ekarti Kusuma Sari, mengatakan hal itu bukan ranah perseroan. Dia mengakui Bulog bekerja sama dengan banyak mitra atau paguyuban sebagai fasilitator. Ihwal adanya ongkos tambahan Rp 200 per kilogram di gudang, Desi juga menyatakan hal itu bukan ranah Bulog. "Mau ada iuran, silakan, itu bukan area kami," katanya. 

Menurut Desi, para pengelola RPK dan TPK bisa datang langsung ke kantor Bulog untuk memesan beras SPHP, tidak perlu melalui paguyuban. "Akan kami layani," ucapnya. Desi juga tak menampik adanya pungutan dari kuli gudang yang berstatus pegawai lepas, bukan karyawan Bulog. Sebenarnya, dia menambahkan, Bulog memberikan upah kepada mereka sebesar Rp 17 per kilogram. "Kami sudah mengusulkan kenaikan, tapi belum ada persetujuan," ucapnya.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi berjanji menindak dan membereskan penyimpangan dalam distribusi beras SPHP ataupun beras komersial. “Kalau benar ada pungli, akan langsung kami kenai sanksi,” ujarnya pada 28 Februari 2024. 

Menurut Bayu, Bulog bekerja berdasarkan petunjuk teknis yang disusun pemerintah untuk menjaga penyaluran beras SPHP agar sesuai dengan tujuan. Bila ada pelanggaran yang dilakukan jaringan eksternal, Bulog akan memberi sanksi dengan cara tidak memberikan kembali alokasi beras SPHP alias memasukkannya ke daftar hitam (blacklist). Tindakan tegas juga berlaku bagi pegawai dan mitra Bulog yang melakukan penyimpangan dalam distribusi beras SPHP.

Bayu mengatakan distribusi beras SPHP dilakukan sesuai dengan penugasan kepada Bulog melalui semua saluran sehingga beras bersubsidi ini tersedia di lokasi yang dekat dengan konsumen. Sepanjang Januari-Februari 2024, Bulog telah menyalurkan dua kali lipat rata-rata distribusi bulanan pada 2023. Selain menjamin pasokan, dia menjelaskan, cara ini bisa menahan laju kenaikan harga. 

Petugas melayani warga yang membeli beras SPHP Bulog saat berlangsung Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Sindang, Indramayu, Jawa Barat, 21 Februari 2024. Antara/Dedhez Anggara

Saat ini Bulog menyalurkan beras SPHP melalui 26 ribu warung dan kios di pasar-pasar serta outlet mitra di lokasi yang terjangkau konsumen. Bulog juga menambah kerja sama dengan pengecer agar titik penjualan tersebar lebih luas dan mendekati konsumen akhir. Hingga 28 Februari 2024, Bayu mengungkapkan, Bulog telah menyalurkan 352 ribu ton beras SPHP. Jumlah itu di luar suplai untuk Pasar Induk Beras Cipinang dan PT Food Station di Jakarta sehingga stoknya naik dari 30 ribu menjadi 37 ribu ton. 

Direktur SPHP Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono mengatakan persoalannya bukan hanya gejolak harga, tapi juga kurangnya ketersediaan beras. Badan Pangan Nasional menargetkan penyaluran 1,2 juta ton beras bersubsidi pada tahun ini. Berdasarkan rekapitulasi Bulog, separuh lebih beras tersebut dipasarkan melalui pengecer, termasuk toko retail modern. Sedangkan 40 persen diedarkan melalui distributor dan sisanya dijual langsung kepada masyarakat, termasuk dengan penyaluran melalui Satuan Tugas Pangan dan kanal distribusi lain.