Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Akhir-akhir ini, polusi udara menjadi perhatian, termasuk oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Kepala Negara bahkan meminta ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi. Jokowi juga meminta agar ruang terbuka hijau diperbanyak. Termasuk mempertimbangkan penerapan WFH (work from home) atau bekerja dari rumah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office (jadi) work from home mungkin. Saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 75 persen (di rumah) 25 persen (di kantor) atau angka yang lain," kata Jokowi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Banyak pihak lantas buka suara untuk atasi polusi udara, mulai dari akademisi, asosiasi, bahkan pihak pemerintah sendiri. Berikut beritanya dihimpun Tempo.
Ragam usul solusi atasi polusi dari Guru Besar ITB
Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) Puji Lestari memaparkan sejumlah solusi guna mengatasi polusi udara Jakarta.
“Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk menurunkan emisi pada sektor transportasi yang menjadi penyumbang utama polusi di Jakarta. Kami sudah pernah meneliti dan mengecek efek penurunan emisinya,” kata Puji Lestari melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Implementasi EURO4
Puji memaparkan solusi pertama adalah implementasi EURO4 untuk kendaraan penumpang, bus, truk serta sepeda motor. Menurut dia, kendaraan berat jumlahnya cukup banyak, mobilitasnya tinggi, serta boros bahan bakar sehingga debu yang dihasilkan juga banyak, begitu juga sepeda motor menyumbang polutan jenis CO jumlahnya juga banyak, untuk itu harus benar-benar dikendalikan emisinya.
Jika EURO4 sudah diimplementasikan dengan baik, tambahnya, pasti emisi yang dihasilkan oleh kendaraan umum dan pribadi akan berkurang.
"EURO4 itu terkait dengan teknologi kendaraan dan bahan bakar yang digunakan. Jadi harus support. Jangan mesinnya EURO4, tapi bahan bakarnya biasa," katanya.
Stimulus kepemilikan kendaraan listrik
Kedua, lanjutnya, pengurangan emisi bisa dilakukan dengan menerapkan stimulus untuk kepemilikan kendaraan listrik (EV) guna menggantikan kendaraan berbahan bakar minyak. Selanjutnya, perlu disiapkan infrastruktur pendukungnya seperti SPKLU dan lain sebagainya.
Puji menyarankan agar dilakukan kajian mendalam sehingga nantinya masyarakat luas bisa menggunakan EV untuk mengurangi polusi udara Jakarta. Dengan demikian, penjualan EV dan pembangunan fasilitas SPKLU bisa tepat sasaran.
Penggunaan bahan bakar gas alam terkompresi
Solusi ketiga, paparnya, penggunaan bahan bakar gas alam terkompresi (Compressed natural gas/CNG) pada semua kendaraan bus dan truk.
Keempat, tambahnya, pemerintah bisa menerapkan solusi scrapping system yaitu memusnahkan kendaraan yang melebihi batas usia pakai yang ditetapkan.
“Sejumlah solusi tersebut, juga bisa dikombinasikan dengan langkah-langkah manajemen transportasi, seperti road pricing electronic serta penilangan jika ada pelanggaran standar emisi," katanya.
Deret solusi tersebut, lanjut Puji, merupakan hasil penyempurnaan penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa sektor transportasi masih menjadi penyumbang utama polutan di Jakarta.
"Perlu ada implementasi kebijakan agar dapat secara efektif dan simultan mengurangi tingkat polusi udara Jakarta,” katanya.
Pemerintah mau subsidi BBM Pertamax
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memberikan subsidi BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertamax. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi penggunaan BBM beroktan rendah agar emisi yang dihasilkan tidak memperburuk polusi udara.
Hal tersebut dibenarkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam keterangan resminya. Dirinya menjelaskan bahwa pihaknya sedang membahas rencana subsidi BBM Pertamax.
"Kita lagi lihat secara teknis maupun secara regulasi dan secara keekonomian karena kan berbeda. Jadi, nanti segera akan ada dari Pak Menteri (Arifin Tasrif), tapi kami masih bahas di internal," kata dia pada Kamis, 24 Agustus 2023.
Kementerian ESDM akan kaji polusi udara dari segi BBM
Dadan juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengkaji perihal polusi udara di Jakarta dan sekitarnya dari segi BBM yang beredar. Menurut dia, penggunaan BBM dengan nilai oktan tinggi dapat menurunkan emisi pembakaran dari kendaraan.
"Secara teknis, makin tinggi angka oktan pembakarannya, makin bagus. Kalau pembakaran makin bagus, emisinya akan semakin sedikit," jelasnya.
Pemerintah sendiri saat ini baru memberikan subsidi BBM untuk dua jenis, yakni Pertalite dan Biosolar. Namun, tingginya pengguna BBM tersebut dianggap menjadi penyebab kenaikan polusi udara.
Karena, kata dia, nilai oktan kedua BBM tersebut masih rendah sehingga menghasilkan emisi gas buang yang tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya polusi udara di Ibu Kota.
HKI dukung transisi energi baru terbarukan
Himpunan Kawasan Industri (HKI) mendukung upaya pencegahan pencemaran udara melalui Smart Eco Industrial Park. Ketua Umum HKI Sanny Iskandar menuturkan, dalam konsep Smart Eco Industrial Park, upaya perpaduan transisi energi dan teknologi terus dilakukan.
"Misalnya dengan pemasangan solar panel, pemasangan alat sensor pada water treatment plant, dan mengupayakan scoring Proper (Public Disclosure Program for Environmental Compliance) yang baik," ujar Sanny lewat keterangan tertulis pada Minggu, 27 Agustus 2023.
Sementara itu, ihwal permasalahan udara yang sudah terjadi saat ini, Sanny mengatakan pihaknya mendukung transisi energi baru terbarukan dan penggunaan teknologi yang tepat dalam pemantauan kualitas udara.
Namun, Sanny menyebut perlu upaya bersama dan berkelanjutan untuk meminimalisir polusi udara. Misalnya dengan melakukan pemantauan kualitas udara dan pemasangan alat pantau secara real time, hingga pengendalian emisi kendaraan.
"Tentunya juga dengan membangun kesadaran masyarakat akan budaya penggunaan sarana transportasi publik," ujar dia.
AGUNG SEDAYU | RIRI RAHAYU | M JULNIS FIRMANSYAH | DICKY KURNIAWAN
Foto 
