Regulasi Pengupahan di Indonesia, Apa Saja Poinnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur memiliki wewenang untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan nilai kebutuhan hidup layak (KHL). Adapun rekomendasi UMP dari Dewan Pengupahan. Penetapan upah minimum perlu diatur untuk memastikan pekerja mendapatkan gaji di atas kebutuhan hidup.

Upah merupakan hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Pemberian upah ini ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan. Upah termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan maupun jasa.

Di Indonesia, regulasi upah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Pemerintah menetapkan regulasi pengupahan sebagai upaya mewujudkan hak pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Mengutip dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), berikut regulasi pengupahan di Indonesia

• Upah minimum

Upah minimum merupakan pembayaran bulanan paling rendah. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur. Pengusaha dilarang membayar jasa pekerja di bawah nilai Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten atau Kota.

• Struktur dan skala upah

Penetapan besaran berpedoman struktur dan skala Upah. Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Pengusaha wajib memberitahu seluruh pekerja secara perorangan, sekurang-kurangnya struktur dan skala upah pada golongan jabatan pekerja.

• Upah kerja lembur

Upah kerja lembur wajib dibayar oleh pengusaha jika pekerja melebihi waktu kerjanya. Itu sebagai kompensasi kepada pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Upah Pekerja tidak masuk kerja karena alasan tertentu

Upah tidak dibayar apabila pekerja tidak masuk bekerja atau tak melakukan pekerjaan tanpa alasan. Pemberi pekerjaan wajib membayar upah jika pekerja berhalangan, melakukan kegiatan lain, istirahat atau cuti, atau kesalahan pengusaha.

• Bentuk dan cara pembayaran upah

Upah wajib dibayar pengusaha kepada pekerja dengan memberikan bukti pembayaran yang memuat rincian upah saat dibayarkan. Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang Rupiah, secara langsung atau melalui bank.  Itu harus dibayarkan keseluruhan setiap periode dan tiap tanggal pembayaran upah. Jangka waktu pembayaran upah tidak boleh lebih dari satu bulan.

• Hal yang dapat diperhitungkan dengan upah

Hal yang dapat diperhitungkan meliputi, denda, ganti rugi, pemotongan upah, uang muka upah, sewa rumah, barang milik perusahaan yang disewakan kepada pekerja, utang atau cicilan pekerja, dan kelebihan pembayaran upah

• Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya

Komponen upah sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan penghargaan masa kerja terdiri atas pokok dan tunjangan tetap.