Satgas Perencanaan IKN Sebut Pembangunan Ibu Kota Baru Bukan Hanya untuk Upacara 17 Agustus

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, mengatakan pembangunan ibu kota baru tidak hanya ditujukan untuk perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia. Meskipun, saat ini pemerintah memang sedang berfokus untuk pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang.

“Kita membangun IKN secara utuh. Apa yang dilakukan untuk 17 Agustus hanya satu milestone (pencapaian) saja,” ujar Imam dalam konferensi pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang HUT Kemerdekaan di IKN yang digelar virtual, Kamis, 11 Juli 2024.

Imam menjelaskan, pembangunan IKN secara utuh maksudnya membangun IKN dari nol. Hal ini berbeda dengan membangun di IKN. “Kalau membangun di IKN, hanya seperti proyek,” ujar dia.

Ia pun mengatakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hanya sebagian kecil dari apa yang dibangun untuk ibu kota baru. Pembangunan secara menyeluruh itu pun, Imam melanjutkan, tidak hanya melibatkan Kementerian PUPR. Pembangunan juga  tidak berhenti sampai pada pelaksanaan perayaan HUT Kemerdekaan RI saja.

“Kita dan teman-teman dengan jumlah paket (pembangunan) yang sebegitu banyak, targetnya bukan sampai 17 Agustus tapi sampai akhir tahun, awal 2025 juga belum selesai,” ujar Imam.

Lebih lanjut ihwal kesiapan untuk pelaksanan upacara 17 Agustus, Imam menuturkan sejumlah proyek siap digunakan. Misalnya, lapangan upacara yang sudah bisa berfungsi 100 persen. Kemudian, Istana Negara yang ditargetkan bisa fungsional akhir bulan ini. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan akses air bersih yang ditargetkan masuk KIPP pada 17 Juli 2024.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya mengatakan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur sebagai upaya strategis pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

"Kenapa pemerintah membangun IKN? Tidak lain, ya tadi menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan supaya ini (pembangunan) bisa lebih merata," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Rabu malam, 10 Juli 2024.

Erick menjelaskan, IKN direncanakan sebagai pusat administratif baru yang akan mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dan memperkuat infrastruktur nasional sehingga bisa berimbas pada pertumbuhan ekonomi. IKN nantinya tidak hanya akan menjadi ikon modernisasi infrastruktur, tetapi juga akan memutus prinsip dan anggapan bahwa pembangunan hanya pada Jawa sentris.

Ia pun menyebutkan selain di IKN, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang tidak hanya berfokus kepada Jawa namun berbagai wilayah di Indonesia.

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Pembangunan IKN Dihentikan Sementara 10-17 Agustus, Ini Sebabnya