Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Data publikasi bulanan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode Januari 2025 belum diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro memaparkan data APBN KiTA (Kinerja dan Fakta) bakal diumumkan pada pekan depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Deni mengatakan mundurnya publikasi bulanan APBN itu disebabkan agenda kementerian yang padat. “Untuk pelaksanaannya mungkin minggu depan, tunggu saja,” ujarnya saat dikonfirmasi Tempo, Jumat, 7 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
APBN KiTa berisi laporan realisasi pendapatan negara seperti pajak, bea cukai, juga realisasi belanja pemerintah, utang dan pengelolaan keuangan lainnya. Selama ini Kemenkeu rutin melaporkan APBN KiTa setidaknya pada pekan kedua atau ketiga bulan berikutnya. Namun hingga Februari berlalu, rilis APBN KiTa periode Januari belum dipublikasi.
Penundaan ini menimbulkan banyak pertanyaan, khususnya terkait kondisi keuangan negara. Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan laporan rutin ini diperlukan sebagai tanggung jawab kepada publik dan transparansi fiskal.
“Demi menjaga kepercayaan publik dan kredibilitas ekonomi, Kementerian Keuangan secara rutin menerbitkan laporan bulanan APBN KiTa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” ujar Achmad lewat pernyataan resmi, Jumat, 7 Maret 2025.
Kurangnya transparansi dalam pengelolaan APBN, bisa berdampak serius bagi ekonomi nasional. Data APBN diperlukan untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara. Investor, pelaku pasar, hingga lembaga keuangan internasional sangat bergantung pada data fiskal yang dipublikasikan pemerintah.
Menurut Achmad, kemungkinan yang patut dicermati dari penundaan publikasi adalah kondisi penerimaan negara yang tidak sesuai target. Dalam laporan APBN 2024, pendapatan negara dari sektor perpajakan dan non-pajak mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi global dan melemahnya harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara dan minyak sawit.
“Jika penerimaan negara menurun secara signifikan, ini bisa menjadi alasan mengapa pemerintah menunda rilis data APBN. Publikasi laporan yang menunjukkan penurunan pendapatan bisa berdampak pada sentimen negatif di pasar keuangan dan mengurangi kepercayaan investor,” ujarnya.
Foto 
