Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan (Kemenkeu) Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo buka suara soal diperiksanya sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang diperiksa Komisi Permberantasan Korupsi atau KPK. Pemeriksaan itu dilakukan buntut dari kasus Rafael Alun Trisambodo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Kami menghormati proses hukum yg berlangsung di KPK,” ujar Prastowo melalui pesan pendek pada Jumat, 7 April 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kemenkeu, kata dia, sejak awal siap bekerja sama dan berkoordinasi dengan KPK. Termasuk jika dibutuhkan data, informasi, keterangan dari Kemenkeu untuk keperluan penyelidikan atau penyidikan KPK.
“Kami tentu berharap ini menjadi kasus terakhir dan tidak melibatkan pihak lain, termasuk pegawai,” tutur Prastowo.
Sebelumnya, KPK menyebut adanya 134 pegawai Pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan tertutup. Dua perusahaan di antaranya adalah perusahaan penyedia jasa konsultan pajak. Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan sempat mengatakan dua pegawai Pajak terindikasi memiliki dua perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak.
Namun, kata dia, setelah pengembangan ternyata muncul satu orang pegawai pajak lainnya. “Jadi, yang akan kami undang klarifikasi tiga. Karena yang satu (perusahaan) ini ada dua orang, yang satu lagi (perusahaan) satu orang. Pekan depan kita undang,” ujar Pahala pekan lalu.
Selanjutnya: Selain itu, Pahala menyebut terungkapnya satu nama....
Selain itu, Pahala menyebut terungkapnya satu nama pegawai pajak tersebut saat KPK memverifikasi dua perusahaan konsultan pajak tersebut ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Ia mengatakan begitu dilakukan pengecekkan ternyata muncul nama baru sebagai pemegang saham.
“Jadi ini ada PT-nya. Saya cek ke Dirjen AHU, pemegang sahamnya siapa. Pemegang sahamnya ada dua. Kalau di KPK ada database, dari nama bisa dicek kerjanya apa, ternyata PNS,” kata Pahala.
Adapun pemeriksaan sejumlah pegawai pajak itu bermula dari kasus Rafael Alun, bekas pejabat Pajak Kementerian Keuangan. Kasus Rafael Alun merembet ke sejumlah pegawai pajak lainnya yang diduga memiliki perusahaan konsultan pajak.
Kini, Rafael Alun resmi menjadi tersangka dan ditahan KPK atas dugaan gratifikasi di perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Artha Mega Ekadhana. Ayah Mario Dandy Satriyo itu diduga telah menerima gratifikasi berupa uang sebesar US$ 90 ribu lewat perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Artha Mega Ekadhana.
Adapun Mario merupakan tersangka pelaku penganiayaan terhadap remaja berinisil D yang kini telah ditahan Polda Metro Jaya. "Sebagai bukti permulaan awal, Tim Penyidik KPK menemukan adanya aliran uang gratifikasi yang diterima RAT sejumlah US$ 90 ribu yang penerimaannya melalui PT AME dan saat ini pendalaman dan penelurusan terus dilakukan," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers.
Selain itu, KPK menduga Rafael telah menerima gratifikasi selama 12 tahun, mulai dari 2011 hingga 2023.
MOH KHORY ALFARIZI | MIRZA BAGASKARA | M ROSSENO AJI
Pilihan Editor: Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
