Terpopuler: Cerita Pendiri Wong Solo Grup soal Biaya Operasional Dapur Makan Bergizi Gratis dan Profil Pembuat Pagar Laut

"Katering itu butuh pengalaman dan pengetahuan. Saya ingin memberi contoh kepada teman-teman lainnya, pengalaman kami ini supaya bisa berjalan dengan baik," katanya saat meninjau SPPG yang berlokasi di Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu, 15 Januari 2025.

Dalam program Presiden Prabowo Subianto ini, semua hal memiliki tantangan tersendiri, khususnya untuk penyediaan bahan baku untuk makan bergizi gratis. "Tantangan bahan baku ini, semua dari masyarakat juga. Semua, pekerja, supplier, dari masyarakat. Memang bagus untuk pemerataan tenaga kerja dan juga untuk perekonomian," ucap Puspo.

Simak lebih jauh tentang cerita pendiri Wong Solo Grup soal biaya produksi makan bergizi gratis di sini. 

2. Ini Kelompok yang Membuat Pagar Laut di Tangerang, Mengklaim sebagai Mitigasi Tsunami dan Abrasi

Nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura (JRP) Kabupaten Tangerang, Banten, menyatakan mereka yang membuat pagar laut sepanjang 30,16 kilometer secara swadaya.

Mereka mengklaim bahwa pagar bambu yang terbentang di laut pantai utara (Pantura) di daerah itu dibangun sebagai mitigasi bencana tsunami dan abrasi.

Koordinator JRP, Sandi Martapraja di Tangerang, Sabtu, 11 Januari 2025, mengatakan jika pagar laut yang bikin heboh di publik adalah tanggul yang dibangun oleh masyarakat setempat secara swadaya.

Simak lebih jauh tentang profil pembuat pagar laut di perairan Tangerang di sini. 

3. World Bank Nilai Indonesia Negara Paling Jelek Pengaturan Pajaknya, Luhut: Kita Disamakan dengan Nigeria

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tersinggung dengan pernyataan World Bank yang menyebut Indonesia salah satu negara yang paling jelek dalam menghimpun pajak. Hal ini disampaikan Bank Dunia kepada Luhut saat mengunjungi Kantor DEN tiga minggu lalu.

"Dia kasih presentasi, mengatakan Indonesia salah satu negara yang koleksi pajaknya paling jelek. Kita disamakan sama Nigeria ya waktu itu, tersinggung saya," kata Luhut, dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 yang digelar oleh IDN Times di Menara Global, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Januari 2025.

Luhut menyebut World Bank memperkirakan, jika Indonesia mampu mengelola pajak secara optimal, maka penerimaan negara dapat meningkat hingga 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini setara dengan tambahan pendapatan sebesar Rp 1.500 triliun.

Simak lebih jauh tentang tanggapan Luhut soal penilaian Bank Dunia di sini. 

4. Klaim Mandek di BPJS Kesehatan Melonjak 20 Persen, Rumah Sakit: Kami Hampir Tenggelam

Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Pusat, Iing Ichsan Hanafi, kelimpungan sepanjang akhir tahun lalu. Per Agustus 2024, ia menerima banyak keluhan dari rumah sakit yang klaimnya mengalami pending atau mandek di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

Pending claim adalah klaim yang ditahan sementara oleh BPJS Kesehatan. Mengacu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, rumah sakit dapat mengajukan kembali klaim kepada BPJS Kesehatan maksimal 6 bulan setelah pelayanan kesehatan. Jika tidak, klaim akan dinyatakan hangus.

Terpantik oleh ramainya keluhan dari rumah sakit-rumah sakit, Ichsan mengadakan survei tentang klaim yang mandek itu untuk periode Agustus hingga Oktober 2024. Total 211 rumah sakit swasta di Jawa, Bali, dan Kalimantan mengisi sigi. “Selama ini kan mereka mengeluh klaimnya di-pending, makanya kami minta data ke teman-teman rumah sakit,” ujar Ichsan kepada Tempo, Sabtu, 4 Januari 2025.

Simak lebih jauh tentang klaim mandek di BPJS Kesehatan di sini. 

5. Pagar Laut Sepanjang 30 KM di Perairan Tangerang, Segini Prakiraan Biaya Pembuatannya dan Miliaran Kerugian Nelayan

Polemik baru muncul di awal tahun. Pagar laut terdiri dari jajaran bambu menancap di lepas pantai sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Problem muncul lantaran pagar terucuk tersebut tak berizin dan tidak diketahui siapa yang mendirikan.

Kini, sebuah kelompok masyarakat bernama Jaringan Rakyat Pantura (JRP) mengakui merekalah dalangnya. Masyarakat setempat disebut urunan untuk menegakkan pagar “pencegah abrasi” itu. Tetapi, klaim itu disebut tak masuk akal. Sebab, biayanya ditaksir tembus belasan miliar rupiah.

Keberadaan pagar laut itu tersiar setelah nelayan setempat mengeluh lantaran terganggu. Mereka mengaku harus memutari pagar hingga 1.5 jam untuk mencari ikan. Hal ini membuat sejumlah pihak turun ke lapangan, termasuk anggota DPR dan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Simak lebih jauh tentang perkiraan biaya pembuatan pagar laut Tangerang di sini.