Meterai Palsu Marak Beredar, Kenali Bedanya

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat diimbau membeli meterai di Kantor Pos atau melalui aplikasi Pospay agar tidak mendapatkan meterai palsu. Pasalnya, beberapa waktu belakangan, meterai palsu marak beredar di tengah masyarakat. Peredaran ini dinilai sudah dalam tahap mengkhawatirkan karena bisa berimplikasi pada keabsahan dokumen bermeterai. 

Meterai palsu pun ditengarai sengaja dijual di marketplace, baik meterai tempel dan e-meterai. Meterai tempel misalnya, dijual dengan harga jauh di bawah harga dasar meterai cetak itu sendiri. Ada yang menjual di harga Rp 6 ribu dan Rp 8 ribu.

PT Pos Indonesia memiliki tugas atau amanah dari Kementerian Keuangan untuk mendistribusikan dan menjual meterai tempel melalui Kantor Pos di seluruh pelosok negeri. Pendistribusian dan penjualan meterai tempel ini menjadi tanggung jawab dan tugas yang diemban Direktorat Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia.

Sejak 2021, meterai Rp 10.000 telah beredar di Kantor Pos, toko ritel, dan marketplace. Meterai Rp 10.000 ini menggantikan meterai tempel desain 2014 nominal Rp 3.000 dan Rp 6.000. Pemberlakuan meterai baru ini sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021, di mana sebelumnya pada September 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan adanya perubahan mendasar mengenai tarif, menyangkut penyesuaian besaran tarif bea meterai yang menjadi satu lapis tarif tetap, yaitu Rp 10 ribu.

Untuk mengurangi penggunaan kertas, transaksi elektronik dapat menjadi salah satu pilihan, terutama untuk efisiensi waktu agar lebih mudah dan cepat. E-meterai menjadi salah satu bukti kemajuan teknologi yang beradaptasi dengan tuntutan zaman karena merupakan jenis meterai dalam format elektronik yang memiliki ciri khusus dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen elektronik. Fungsi e-meterai sama kuatnya dengan meterai konvensional sebagai alat bukti di pengadilan.