Perlu kemauan politik

PERINGATAN Hari Kesehatan Sedunia di Indonesia tahun ini sangat istimewa bagi WHO. Seorang pakarnya, Dr. Adhyatma, M.P.H., yang sedang bertugas di pedalaman Bangladesh, tiba-tiba diserahi tugas baru sebagai menteri kesehatan RI. Tak heran jika tema peringatan "Kesehatan Merata, Kesehatan Tanggung Jawab Bersama" (Health for All. All for health) yang digariskan organisasi kesehatan sedunia itu tampil lebih mencorong. Pada pidato acara peringatan di Hotel Sahid Jaya Jumat pekan lalu, Adhyatma mengarahkan pembicaraannya pada target WHO, yakni kesehatan merata dl seluruh dunia di tahun 2000. Derajat kesehatan yang ditargetkan WHO ini sejalan dengan kesejahteraan ekonomi seperti yang dicitacitakan tata ekonomi dunia baru. Di sela-sela acara. Menteri menyatakan pada TEMPO bahwa target WHO itu berawal pada sebuah deklarasi yang dicanangkan September 1978 di Alma Ata, ibu kota Republik Kazakhstan, Uni Soviet. Indonesia ikut menandatangani deklarasi ini. Dalam upaya mencapai target, digariskan sebuah strategi yang dikenal sebagai Primary Heakh Care (PHC). "Ini bukan sebuah program kesehatan yang sederhana, tapi lebih merupakan upaya simultan untuk mencapai derajat kesehatan yang maksimal," ucap Pak Menteri. "Karena itu, diperlukan kemauan politik, kerja sama berbagai sektor, dan juga swadaya masyarakat." Menurut Adhyatma, ahli kesehatan masyarakat itu, di Indonesia PHC dimasukkan ke dalam sistem kesehatan nasional. Pelaksanaannya ditandai oleh pembentukan 200.000 pos pelayanan terpadu (posyandu) yang tersebar di seluruh Nusantara. Sesuai dengan prinsip yang digariskan PHC, posyandu dikelola anggota masyarakat sendiri. Di sini dididik kader-kader kesehatan yang kemudian menyebar dan membentuk kelompok-kelompok, terdiri atas 10 keluarga. Dalam kelompok kecil ini informasi kesehatan diberikan dalam paket Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dan PKK ini dinilai berhasil. Belum lama ini, lembaga itu menerima piagam penghargaan dari Unicef, sedangkan Mei depan, PKK juga akan menerima Sasakawa Award. Informasi adalah bagian yang sangat penting dalam PHC. "Faktor peri laku sangat mempengaruhi status kesehatan seseorang atau masyarakat," ujar Menteri. "Peri laku yang tidak menunjang hidup sehat akan mengakibatkan lingkungan yang sudah tidak sehat akan menjadi sumber penyakit menular." Pendekatan ini tidak sederhana karena masyarakat kita tidak homogen. "Karena itu, pada PHC dikenal pendekatan antropologis," kata Adhyatma. "Ada rural PHC misalnya, ada juga urban PHC." Usaha mencapai derajat kesehatan maksimal harus sejajar dengan ikhtiar lain dalam meninkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, beban pemerintah tidak hanya terpusat pada Departemen Kesehatan. Pengadaan air bersih, misalnya - yang menjadi tugas PAM -- bisa secara langsung mengurangi infeksi perut yang tergolong besar dl negara kita. Namun, demi kesehatan masyarakat, Departemen Kesehatan tentu mesti bekerja paling keras. "Dalam waktu dekat ini, misalnya, Departemen Kesehatan harus selesai melakukan imunisasi lengkap - menghadapi penyakit-penyakit fatal pada 65% anak," kata Menteri. Di samping itu, semua dokter yang ditempatkan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) - pos terdepan Depkes di daerah pedalaman - ditugasi mendukung kegiatan posyandu untuk menyebarkan informasi dan membina kader-kader kesehatan. Upaya penyuluhan diakui WHO sebagai ikhtiar penuh tantangan. Selain sulit menyusun kriteria bagi kader kesehatan, tidak sernua dokter yang mempunyai keahlian mengobati juga berbakat membina lingkungan. "Kesehatan memang tidak berawal di rumah sakit atau di puskesmas," ujar Menteri, "tapi di rumah dan di tempat anak-anak bersekolah." Jim Supangkat, Syafiq Basri (Jakarta)