Datang, bermain dan sulit pulang

SUDAH sebulan lebih The Great Royal Circus of India, rombongan sirkus, terlantar di Lapangan Tegallega, Bandung. Sampai dengan minggu ketiga Maret keadaannya memang kritis. Katanya, uang yang ada tinggal Rp 200 ribu - dan jumlah itu untuk menghidupi 125 karyawan (termasuk 25 yang warganegara Indonesia) plus 22 ekor binatang sirkus (termasuk gajah, singa dan harimau). Bayangkan dalam keadaan normal si singa dan harimau memerlukan daging mentah 50 Kg. Kini hanya bisa disediakan 10 Kg. Dan untuk pulang kembali ke negeri martabak, menurut perhitungan mereka, harus tersedia Rp 50 juta. Soalnya bukan ongkos transpor saja yang harus mereka bayar. Tapi juga hutang-hutang: untuk daging, akomodasi dan lain-lain. Sebetulnya rombongan sirkus ini bukan baru saja mengenal Indonesia. Mereka pertama kali main di sini pertegahan 1969, di Jakarta Fair. Kemudian di beberapa kota. Menurut keterangan Komisi Peneliti dan Penilai (KPP) Keiatan Kesenian/Hiburan dalam rangka hubungan luar negeri, yang bernaung di bawah Departemen P&K, untuk pertunjukan yang memang bermanfaat bagi masyarakat atau dipergunakan buat nencari dana, bisa diberikan waktu perpanjangan di luar biasanya. Biasanya PP hanya memberi izin itu lebih kurang 2 bulan saja. Nah. Waktu itu setelah mengadakan pertunjukan kurang lebih lima tahun, baru mereka pulang ke India. Baik-baik saja. Entah kenapa, 1975 rombongan ini kembali ke sini. Dan karena ada peraturan dari KPP -- yang mengharuskan adanya sponsor bagi rombongan luar yang ingin mendapat izin -- maka sirkus India itu berusaha dan berhasil bekerja sama dengan Yayasan Gelanggang Olah Raga Senayan. Bentuk kerja sama itu, seperti yang diceritakan orang yang dekat dengan Senayan: sirkus tahu main saja, dan Senayan yang mengurus segala keperluan administratif perizinan. Kabarnya Senayan mendapat seperempat keuntungan bersih. Dan demi Senayan itulah KPP selalu memberi perpanjangan izin. Hal itu berlangsung terus sampai KPP merasa bahwa waktu yang diberikan cukup sudah -- baik bagi sang sirkus maupun bagi Yayasan Gelora Senayan untuk mencari dana. Maka 24 Nopember Ketua KPP mengirim surat ke Senayan, agar tak lagi memintakan izin perpanjangan. Lalu tertanggal 8 Januari 1979 KPP secara resmi memperingatkan rombongan itu untuk segera angkat kaki dan diberi kelonggaran sampai akhir Pebruari. Tapi di pihak sirkus itu sendiri rupanya terjadi salah faham -- atau entah apa namanya. Beberapa bulan sebelum 1978 habis, ketika rombongan masih mengadakan pertunjukan di Sumatera, mereka sudah mengajukan izin kepada Gubernur Jawa Barat. Dan izin itu keluar 4 Nopember 1978 untuk pertunjukan di tiga belas kota -- berlaku sampai Nopember 1979. Putus Izin Gubernur itu dikeluarkan, salah satu dasarnya ialah surat izin KPP pusat tertanggal 21 Pebruari 1978. Tak jelas sampai kapan berlakunya izin KPP itu. Tapi kalau mengingat biasanya Senayan memintakan izin setiap dua tahun sekali, tentunya itu berlaku sampai akhir 1979. Jadi SK Gubernur Ja-Bar memang turun sebelum ada surat Kepala KPP pusat, 24 Nopember 1978. Menurut keterangan sekretariat KPP pusat, "memang ada salah faham dalam membaca surat izin KPP 21 Pebruari itu." Tak jelas di mana salah fahamnya. Tapi dari Senayan memang terdengar suara-suara: surat dari KPP memang meragukan redaksionilnya. Namun setelah ada pendekatan dari KPP pusat, akhirnya SK Gubernur Ja-Bar pun dicabut - 24 Pebruari 1979. Dan lengkaplah sudah surat-surat yang dicabut -- sehingga sirkus India itu tak punya pegangan lagi. Apalagi awal Maret Senayan memutuskan hubungan kerja. Meski begitu mereka belum putus asa. Menurut salah seorang manager sirkus, direkturnya sekarang ini sedang mengusahakan perpanjangan izin tinggal mau pun izin usaha. Kabarnya soal ini sudah sampai pula ke Kedubes India di Jakarta. Dan sumber TEMPO mengatakan Dubes India, juga bekas Direktur Yayasan Gelora Senayan, sudah mengirim surat ke Ditjen Imigrasi agar mengabulkan permohonan perpanjangan izin tinggal rombongan sirkus tersebut. Sampai hari ini memang belum terdengar kabar kelanjutannya. Tapi apa pentingnya perpanjangan itu? "Kalau diizinkan main selama 5 bulan saja, biaya untuk pulang bisa terkumpul," kata Babu, salah seorang manager sirkus. Lho, lalu keuntungan selama 4 tahun ini ke mana? Kok bisa hutang melulu?