Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Yogyakarta - Kelompok jaringan aktivis dan mahasiswa menggelar aksi bertepatan lengsernya Presiden Joko Widodo dan pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Mereka menggelar aksi di depan Istana Gedung Agung Yogyakarta, Ahad, 20 Oktober 2024.
Massa aksi yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro Jaringan Gugat Demokrasi (Jagad) itu menyerukan sejumlah tuntutan. Terutama ditujukan kepada Jokowi yang sudah dua periode memimpin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Setelah sepuluh tahun menjabat, janji-janji Jokowi dalam nawacita terbukti menjadi nawadosa, korupsi tumbuh subur, demokrasi mundur, lingkungan hidup hancur," kata aktivis yang turut dalam aksi itu, Sana Ullaili.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aktivis dari Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta itu pun menilai
selama periode Jokowi meminpin, kesejahteraan rakyat tak kunjung terwujud. Kekuasaan Jokowi bisa langgeng satu dekade, kata dia, tidak lepas dari politik bantuan sosial atau bansos.
"Rakyat paling bawah selalu disuap menggunakan bansos. Kelompok rakyat yang membutuhkan, memang berhak atas bansos," ujarnya. "Namun, politisasi bansos membuat rakyat tidak sadar bahwa bansos itu adalah hak yang berasal dari uang rakyat sendiri."
Politisasi bansos itu yang dinilai membuat dukungan kepada Jokowi tetap tinggi. Selain itu, kata dia, Jokowi selalu menggunakan alat hukum dan perangkat negara untuk menjaga kekuasaannya.
Setiap pihak yang dianggap mengganggu kekuasaan dihajar. Selama 10 tahun hak-hak sipil dan politik warga dikekang sedemikian rupa. "Kelompok minoritas tidak mendapat pemenuhan dan jaminan HAM," ujar Sana.
Selama pemerintahan Jokowi, hukum tidak dibenahi. Aparat penegak hukum sangat korup dan menjadi alat yang kuat untuk merepresi warga.
"Lembaga independen seperti KPK diamputasi. KPK selama ini memang dianggap mengganggu pesta pora penjarahan Indonesia oleh elite-elite,"
Pasca pelemahan KPK, menurut dia, korupsi semakin tumbuh subur tak terkendali. Indeks Persepsi Korupsi saat ini turun drastis ke angka 34. Angka tersebut sama seperti 10 tahun lalu ketika Jokowi naik tahta.
Indonesia kehilangan kesempatan menjadi negara bersih sebagai modal utama menjadi negara maju. "Jadi Jokowi bukan guru bangsa, tetapi guru bangsat," kata dia.
Ia menyebut Jokowi telah mengkhianati konstitusi, demi membangun dinasti politik untuk anak dan menantunya sendiri. "Kami menolak Gibran sebagai wapres, karena dicalonkan dengan rekayasa pengkhianatan terhadap konstitusi," kata dia.
Jokowi selama berkuasa menggunakan hukum dan alat negara untuk kepentingan politik praktis, serta merepresi masyarakat sipil. "Kekuasaan Jokowi menyandera lawan politik. Keluarga Jokowi diduga menerima berbagai gratifikasi dari kepentingan bisnis," ujarnya.
"Maka, kami menuntut Jokowi dan keluarganya harus diadili atas segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi."
Aktivis dari Lingkar Keadilan Ruang, Himawan Kurniadi, menyerukan tuntutan kepada Prabowo yang baru dilantik sebagai presiden. "Kami menolak lupa dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo dan menuntut negara untuk mengadilinya," kata dia. "Kami mengajak rakyat tidak terbuai gegap gempita pencitraan dan konsolidasi elite politik. Kabinet obesitas menunjukkan bagi-bagi kue kekuasaan."
Kabinet obesitas Prabowo itu, menurut dia, membuat rakyat bakal menanggung biaya besar. Ia mendorong masyarakat sipil membuat peradilan pelanggaran etika demokrasi dan konstitusi untuk mengadili Prabowo.
"Rakyat harus terus waspada, mendidik diri, bersolidaritas, konsolidasi, dan menyiapkan agenda merebut demokrasi dari cengkeraman oligarki," kata dia.
Tempo masih berupaya untuk meminta tanggapan Jokowi dan Prabowo atas tuntutan masyarakat sipil kepada presiden ke-7 dan ke-8 itu. Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyampaikan permintaan maaf atas kesalahannya selama menjabat. Kepala negara mengingatkan bahwa dia hanya manusia biasa.
Permohonan maaf itu disampaikan Jokowi dalam sambutan saat zikir kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam, 1 Agustus 2024. Acara ini merupakan rangkaian ‘Bulan Kemerdekaan’ HUT RI ke-79.
"Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai presiden dan sebagai wakil presiden," kata Jokowi.
Daniel A. Fajri berkontribusi dalam tulisan ini.
Foto 
