Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritik tindakan berlebihan polisi dan aparatur sipil negara (ASN) dalam merespons demo ribuan pelajar di Papua yang menolak program makan bergizi gratis (MBG) pada Senin, 17 Februari 2025. Apalagi, polisi sampai menembakkan gas air mata ke arah para pelajar tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Mencegat apalagi menangkap siswa yang hendak melakukan aksi damai menolak program MBG tanpa alasan hukum yang dibenarkan, adalah bentuk pelanggaran HAM yang sangat nyata, dipertontonkan oleh kepolisian di tanah Papua," kata dia melalui keterangan tertulis pada Selasa, 18 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Usman mengatakan, polisi harus mengusut apakah tindakan anggotanya itu sudah dilakukan sesuai aturan. Dia mengingatkan, penggunaan kekuatan yang berlebihan bukanlah solusi dalam merespons demo protes MBG di Papua.
"Apalagi jika mereka harus berhadapan dengan aksi yang dilakukan oleh pelajar sekolah, seperti dalam aksi menolak program MBG tersebut," ujarnya.
Usman juga menyinggung perihal seorang ASN yang terlihat ikut melakukan pelanggaran HAM, dengan menendang seorang siswa. Menurut dia, suatu ironi ketika kekerasan terhadap anak terjadi di depan mata aparat keamanan yang seharusnya melindungi siswa dari segala bentuk ancaman.
Dia meminta agar sikap antikritik yang dinormalisasi lewat penggunaan kekuatan berlebihan itu segera dihentikan. Usman menuturkan, negara harus terbuka menerima kritik dari siswa, bukan malah meredamnya.
Polisi, kata dia, juga harus memproses anggotanya yang telah lalai membiarkan terjadinya kekerasan oleh ASN. "Kepolisian juga harus memproses hukum ASN yang tertangkap kamera menginjak seorang siswa, karena jelas tindakan tersebut melanggar UU Perlindungan Anak Tahun 2014," ujar Usman.
Sama seperti orang dewasa, anak-anak juga berhak menyampaikan pendapat dan melakukan aksi damai. "Negara juga harus menjamin keamanan dan perlindungan bagi anak-anak yang menyuarakan pendapatnya secara damai, sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak," ujar Usman.
Pada Senin lalu, ribuan pelajar di sejumlah titik di Papua menggelar demo menolak makan bergizi gratis. Alih-alih MBG, mereka meminta pendidikan gratis dan peningkatan fasilitas sekolah.
Pada demo pelajar di Nabire, Papua Tengah, polisi mengadang puluhan pelajar yang hendak bergerak menuju lokasi demo. Mereka dibawa ke kantor polisi dengan truk.
Selain itu, beredar pula video viral yang memperlihatkan seorang ASN berseragam coklat menendang dan menginjak kaki seorang pelajar, serta menghardik para pelajar saat dikumpulkan di kantor polisi. Sementara di Kota Jayapura, Papua, sebanyak 15 pelajar SMP dan SMA sempat ditangkap saat hendak ikut demo dan dipulangkan setelah diperiksa di Polsek Heram.
Di Wamena, Papua Pegunungan, ribuan pelajar turun ke jalan sejak pukul 08.00 waktu setempat. Berdasarkan potongan video yang dilihat Tempo, mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. “Tolak makan bergizi gratis, berikan kami pendidikan gratis,” demikian tertulis di salah satu spanduk.
Asken Yohans, seorang pelajar yang ikut demo, mengatakan dia dan ribuan siswa di Wamena serta Papua secara umum membutuhkan akses pendidikan gratis dan fasilitas sekolah yang memadai. “Kitorang tidak ingin makan bergizi gratis, yang kitorang ingin sekolah mudah, mau berobat mudah, itu sudah,” kata Yohans kepada Tempo melalui sambungan telepon.
Menurut dia, program MBG tidak akan membuat dia dan teman-temannya belajar dengan tenang. Asken menyatakan, aspirasi mereka harus sampai kepada presiden. “Mari terus maju dan kami ingin ini didengar oleh bupati, oleh gubernur dan presiden,” ujar Asken.
Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Wali Kota Semarang Berserta Suami Belum Ditahan, Ketua KPK: Penyidik Sudah Kirim Surat Panggilan
Foto 
