Segera Tuntut Saya

LIMA tahun lebih berstatus tersangka, bekas Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Richard Joost Lino, ingin segera mendapatkan kepastian hukum. Ia mengaku telah menyerahkan semua bukti kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepada Kejaksaan Agung yang menangani kasus lain yang dituduhkan kepadanya, Lino juga mengklaim sudah memberikan data di komputer jinjing dan telepon selulernya. “They can see it,” ucap pria berusia 67 tahun itu kepada Linda Trianita dari Tempo di kediamannya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, pada Selasa, 9 Februari lalu. Ia berkeras tak bersalah.

Berapa kali Anda diperiksa KPK dalam kasus korupsi pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) twinlift PT Pelindo II?

Pemeriksaan pertama pada awal 2016. Saya sudah membawa koper karena bersiap ditahan. Ternyata, dalam pemeriksaan itu, saya cuma ditanya mengenai data diri, keluarga, juga tahu kasus ini atau tidak. Pemeriksaan kedua pada awal 2020. Yang memeriksa saya bukan penyidik, melainkan auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Saya jelaskan semuanya dalam pemeriksaan 12 jam. Setahun berselang, tetap tak ada kabar.

Mengapa Anda berharap penyidikan bisa tuntas?

Kalau mereka merasa saya bersalah, segera tuntut saya, bawa saya ke pengadilan. Tapi kalau tidak, saya punya hak meminta mereka mencabut kasus ini. Di Undang-Undang KPK yang baru ada aturannya. Ini pelanggaran hak asasi manusia oleh negara.

KPK masih terhambat kendala penghitungan kerugian keuangan negara dalam proyek itu. Tanggapan Anda?

KPK ini gengsi. Ngomongnya sudah terlalu besar bahwa saya ini salah. Akhirnya enggak punya apa-apa.

Anda menyandang status tersangka di KPK selama lima tahun. Apakah ada upaya memperoleh kepastian hukum?
Saya mengajukan surat permohonan perlindungan dan kepastian hukum ke Dewan Pengawas KPK. Mereka membalas surat itu pada November 2020. Jawabannya mengecewakan. Katanya masih disidik.

Selain itu, Anda menyurati siapa saja?
Saya bikin surat juga ke Ombudsman RI. Mereka masih aksi, bertanya ke BPK dan lainnya. Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Saya pun menyurati Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Saya pikir, kalau ada orang yang hak asasinya dirampas begini, mereka bakal bela. Ternyata sama saja. Mereka bilang sekarang sudah ada Dewan Pengawas KPK. Saya jadi bingung, mau lapor ke mana di negeri ini?

Kasus Anda disebut sebagai salah satu alasan merevisi Undang-Undang KPK. Tanggapan Anda?

Semua orang bilang begitu. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar mengenai kejelasan status hukum saya.

Bagaimana dengan pemeriksaan Anda di Kejaksaan Agung soal kasus perpanjangan kontrak PT Pelindo II di PT Jakarta International Container Terminal (JICT)?

Saya sudah empat kali diperiksa pada Oktober dan November 2020. Kasus ini berangkat dari Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat. Orang pikir saya ngambil uang seenaknya. Negeri ini mikirnya sudah begitu. "Ada kontrak besar, masa dia enggak menerima sama sekali?" Satu dolar pun saya tidak pernah ambil dari setiap kontrak yang diteken PT Pelindo II.

Perpanjangan kontrak dengan JICT dianggap merugikan keuangan negara triliunan rupiah. Benarkah?